KUALA KURUN – Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Gunung Mas dilaporkan menurun signifikan. Namun ancaman kebakaran belum berakhir, karena kabut asap masih cukup tebal di sejumlah wilayah.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, Pemerintah Kabupaten Gumas mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa pembangunan 100 sumur bor dan pengadaan 12 mobil pemadam kebakaran (damkar).
Usulan itu disampaikan Bupati Jaya S Monong saat mengikuti video conference (vicon) evaluasi penanganan karhutla jajaran Kodam XXII/Tambun Bungai di Makodim 1018/Gumas, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan itu dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan diikuti forum koordinasi pimpinan daerah, pejabat perangkat daerah (PD) terkait, serta jajaran Kodim 1018/Gunung Mas.
Dalam pemaparannya, Bupati Jaya Monong menyebut, hujan lebat yang mengguyur wilayah Gumas dalam beberapa waktu terakhir turut membantu upaya pemadaman. Tercatat, terjadi tiga kali hujan dengan durasi lebih dari satu jam sehingga membantu memadamkan hampir seluruh titik api. Meski demikian, Pemkab Gumas tetap memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Di tengah keterbatasan armada pemadam kebakaran, Pemkab Gumas mengambil langkah alternatif dengan memodifikasi kendaraan dinas milik sejumlah perangkat daerah.
Sebanyak 34 unit kendaraan telah dilengkapi tandon air dan mesin pompa portabel agar untuk mendukung operasi pemadaman di lapangan. “Armada modifikasi ini terbukti sangat membantu operasional pemadaman di lapangan,” ujar Jaya.
Selain memperkuat kemampuan pemadaman, Pemkab Gumas mengusulkan pembangunan 100 sumur bor untuk manfaat jangka panjang. Sumur bor tersebut diharapkan menjadi sumber air bersih sepanjang tahun sekaligus titik pengisian air bagi mobil pemadam kebakaran saat dibutuhkan.
Gumas juga mengusulkan pengadaan 12 mobil damkar untuk meningkatkan kemampuan penanganan kebakaran. Terutama ketika terjadi kebakaran di lokasi yang membutuhkan dukungan armada dan pasokan air memadai.
Sementara Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan, karhutla masih menjadi persoalan serius di Kalteng dan Kalsel yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengganggu perekonomian, mengancam kesehatan masyarakat akibat kabut asap, menghambat aktivitas pemerintahan, hingga mengganggu transportasi udara. (nya/ens)
