PALANGKA RAYA – Operasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kota Palangka Raya di sejumlah kelurahan dinilai tepat untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Faridawaty Darland Atjeh menegaskan Program tersebut sangat tepan dilaksanakan di tengah kondisi inflasi Kota Palangka Raya yang masuk 10 besar tertinggi Nasional yakni sebesar 4,48 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas itu mengatakan operasi pasar murah yang menyalurkan sebanyak 700 paket sembako dan 150 tabung LPG 3 kilogram di setiap kelurahan merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Ini langkah yang sangat baik dan patut diapresiasi. Pemerintah kota tidak hanya melakukan pemantauan harga, tetapi juga turun langsung membantu masyarakat melalui pasar murah. Dengan distribusi paket sembako dan LPG bersubsidi, beban masyarakat bisa sedikit berkurang di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya, Selasa(9/6)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya yang mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) pada Mei 2026 mencapai 4,48 persen. Angka tersebut berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Selain itu, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) turut memicu kenaikan biaya distribusi yang berdampak pada harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran.
Menurut Faridawaty, kondisi ini perlu direspons cepat agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus. Ia menilai operasi pasar murah dapat membantu menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan gejolak harga di tingkat konsumen.
“Ketika harga mulai naik dan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah memang harus hadir. Pasar murah menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya dilakukan pada momen tertentu, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah yang membutuhkan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, distributor dan pelaku usaha juga perlu diperkuat agar pasokan bahan pokok tetap aman.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat. Saya berharap program seperti ini terus diperluas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” pungkasnya.(sep/*)
