PALANGKA RAYA – Sedikitnya 11 desa dari Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau menyampaikan aspirasi terkait pemerataan sarana dan prasarana penunjang masyarakat kepada DPRD Kalteng.
Perwakilan masyarakat dari sebelas desa di kabupaten itu diterima anggota dewan di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Senin (5/10). Mereka meminta dukungan pemerintah lebih merata, terutama untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan infrastruktur antardesa.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah menjelaskan ada lima desa dari Katingan, sedangkan Pulang Pisau diwakili enam desa dari sejumlah kecamatan. Intinya mereka minta pemerataan pembangunan baik di bidang pertanian, perikan, peternakan maupun insfrastruktur.
“Dari Kabupaten Katingan ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Kamipang. Kemudian dari Kabupaten Pulang Pisau ada Kecamatan Sebangau Kuala dan beberapa kecamatan lainnya,” katanya.
Menurut Nafsiah, kebutuhan yang disampaikan masing-masing desa cukup beragam. Selain bantuan sarana pertanian dan peternakan, terdapat pula kebutuhan sarana perikanan, terutama bagi desa-desa yang berada di wilayah pesisir, serta pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antardesa.
“Mereka menyampaikan aspirasi atau pokok-pokok pikiran terkait permasalahan di kecamatan dan desa masing-masing. Misalnya bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, serta infrastruktur antardesa,” ujarnya.
Nafsiah mengakui luas wilayah Kalteng menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan program pemerintah. Banyaknya kecamatan dan desa membuat belum seluruh wilayah dapat memperoleh dukungan dalam waktu yang bersamaan.
“Karena memang luasnya wilayah kita. Di Kabupaten Kapuas saja ada 17 kecamatan, di Pulang Pisau juga demikian. Kemudian tipologi daerah kita memang belum semuanya terjangkau,” jelasnya.
Ia menyebut masih terdapat desa yang belum memperoleh bantuan sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut bukan berarti program pemerintah tidak berjalan, tetapi keterbatasan jangkauan membuat penerima bantuan belum merata.
“Mungkin daerah lain sudah mendapatkan, tetapi karena luasnya wilayah, ada desa yang sudah menerima dan ada yang belum,” kata Nafsiah.
Selain sarana ekonomi, para kepala desa juga menyampaikan kebutuhan peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menghadapi kondisi kemarau. Aspirasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun program pembangunan berikutnya.
DPRD Kalteng mendorong aspirasi dari desa-desa tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah agar dukungan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi menjangkau desa yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.(sep/*)
