PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mengapresiasi sikap Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menemui massa Aksi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5). Demo dalam momentum Hari Buruh Nasional dan Hari Pendidikan Nasional itu berlangsung kondusif dan damain.
Aksi mahasiswa itu menyampaikan sedikitnya 13 poin rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng yang menyoroti isu perlindungan buruh, pendidikan vokasi hingga penguatan tenaga kerja lokal.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai serta langkah gubernur yang memilih turun langsung berdialog dengan massa aksi. “Kita mengapresiasi penyampaian dari teman-teman mahasiswa. Kita patut mengapresiasi bentuk perhatian mereka, bentuk kepedulian mereka terhadap kondisi buruh di Kalteng,” ujarnya saat di wawancarai usai massa aksi membubarkan diri.
Ansyari menilai keputusan Gubernur Kalteng untuk langsung menemui massa menjadi langkah yang patut diapresiasi. “Pak Gubernur walaupun bisa saja memutus orang lain, tetapi beliau memutuskan turun sendiri di tengah kesibukan untuk mendengarkan mahasiswa dan menjelaskan beberapa poin tuntutan itu sebenarnya sudah masuk dalam program visi misi beliau,” katanya.
Dalam aksinya, mahasiswa meminta formula Upah Minimum Provinsi (UMP) menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berbasis kabupaten/kota agar sesuai kondisi riil pekerja di daerah. Massa juga mendesak pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), terutama di wilayah dengan biaya hidup tinggi dan daerah terpencil.
Selain itu, mereka meminta peningkatan pengawasan ketenagakerjaan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan, termasuk kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sejak awal hubungan kerja.
Ia menambahkan, sejumlah isu yang disampaikan mahasiswa seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan hingga perhatian terhadap tenaga kerja lokal telah menjadi perhatian pemerintah daerah. “Tentu tadi mendengar jawaban beliau sangat bijak sekali. Kita harapkan teman-teman semua bersabar, karena ini tidak bisa sendiri. Kerjanya harus bersama dan saling membahu,” tambah Ansyari.
Massa aksi sendiri juga mendorong penerapan pendidikan vokasi berbasis industri melalui konsep SMK Dual System ala Jerman, program beasiswa bagi anak buruh dan pekerja informal, hingga kewajiban minimal 60 persen tenaga kerja operasional berasal dari masyarakat lokal dalam setiap investasi baru di Kalteng.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi yang kondusif serta bersama-sama mendukung program pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat menjadi kunci agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal demi kemajuan Kalteng.(sep/*)
