PALANGKA RAYA – Fraksi DPRD Kalteng menyampaikan pandangan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2025 sekaligus memberikan catatan strategis tentang pelaksanaan program pemerintah tahun 2025.
Dalam rapat gabungan bersama Tim Pemerintah Kalteng di ruang rapat Gedung DPRD Kalteng, Senin(11/5), menjadi momentum penting bagi DPRD Kalteng untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah tahun 2026.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong menegaskan, pembahasan LKPJ tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi juga bentuk pengawasan legislatif terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh program yang telah dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan target pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh fraksi menerima LKPJ Pemerintah Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025, berbagai masukan tetap diberikan agar pelaksanaan program ke depan lebih terarah dan tepat sasaran. DPRD Kalteng menilai evaluasi perlu dilakukan terutama terhadap sektor pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman.
Menurut Arton, catatan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah. “Apa yang menjadi rekomendasi DPRD nantinya diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Menurutnya, komunikasi yang baik akan memperkuat pelaksanaan program pemerintah sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di Kalteng. “Kolaborasi ini harus terus dijaga agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Arton.
Rapat tersebut ditutup dengan penyerahan hasil pembahasan dari masing-masing juru bicara fraksi kepada unsur pimpinan DPRD Kalteng sebagai tahapan akhir penyampaian pendapat terhadap LKPJ APBD 2025. DPRD Kalteng berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kalteng.(sep/*)
