Palangka Raya

Hingga Awal 2026, Sudah Ada 41 Dapur SPPG di Palangka Raya

61
×

Hingga Awal 2026, Sudah Ada 41 Dapur SPPG di Palangka Raya

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini.

PALANGKA RAYA – Hingga awal 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mengoptimalkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah ini. Sampai saat ini, total sudah ada 41 dapur SPPG telah disiapkan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T).

Menurut Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, dapur SPPG di wilayah perkotaan saat ini berjumlah 25 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 dapur telah beroperasi secara aktif, sementara satu dapur lainnya masih dalam tahap perbaikan.

“Dapur SPPG di wilayah kota selama ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program MBG. Hampir seluruhnya sudah beroperasi dan melayani masyarakat,” kata Achmad Zaini, Minggu (25/1/2026).

Selain di wilayah perkotaan, Pemko Palangka Raya juga mulai memfokuskan pembangunan dapur SPPG di kawasan 3T. Total terdapat 16 titik dapur yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di luar wilayah kota.

Zaini merincikan, dari 16 dapur SPPG di wilayah 3T tersebut, sebanyak 15 titik telah selesai dibangun dan siap memasuki tahap operasional. Sementara satu titik lainnya masih dalam proses pencarian lokasi yang layak untuk pembangunan.

“Untuk wilayah 3T, kita siapkan dapur khusus di luar dapur reguler perkotaan. Ini bagian dari upaya pemerataan layanan MBG,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski kapasitas penerima manfaat di wilayah 3T lebih kecil dibandingkan wilayah kota, layanan tetap harus berjalan optimal. Di wilayah perkotaan, satu dapur bisa melayani lebih dari 2.000 penerima, sementara di wilayah 3T berkisar antara 100 hingga 800 penerima.

Achmad Zaini menegaskan, seluruh dapur SPPG wajib memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum beroperasi. Pemko memastikan setiap dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi serta berada dalam pengawasan Satgas MBG bersama Badan Gizi Nasional.

“Keamanan pangan menjadi prioritas utama agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ifa/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *