PALANGKA RAYA – Persoalan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan. Aliansi Gerakan Pemuda Marah (Geram) menggelar aksi depan Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa sore (6/10/2026), dengan mendesak Pemerintah Kota Palangka Raya segera merealisasikan anggaran bagi relawan karhutla yang hingga kini belum dicairkan.
Dalam aksinya, Geram menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak Wali Kota Palangka Raya segera merealisasikan anggaran relawan karhutla yang masih tertahan.
Kedua, minta Pemko Palangka Raya menjamin biaya pengobatan seluruh relawan yang turun ke lapangan apabila mengalami kecelakaan kerja. Ketiga, Geram menuntut transparansi pengelolaan anggaran penanganan karhutla.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Fairid Naparin menegaskan, persoalan belum cairkanya anggaran relawan bukan karena pemko menahan dana. Fairid menjelaskan, anggaran penanganan karhutla bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun pengisian kembali BTT harus melalui mekanisme pergeseran dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Tidak ada menahan-nahan. Saat ini proses APBD perubahan sudah selesai dan seluruh permintaan dari BPBD sudah dianggarkan,” kata Fairid.
Menurut dia, proses tersebut kini tinggal menunggu nomor register. Setelah proses administrasi selesai, anggaran termasuk untuk relawan dapat direalisasikan.
Ia menyebut, kebutuhan anggaran tersebut juga telah dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila status tanggap darurat karhutla kembali diperpanjang. “Semua sudah dianggarkan, mudah-mudahan tinggal menunggu nomor register. Minggu-minggu ini sudah selesai semua, termasuk untuk persiapan perpanjangan status,” ujarnya.
Fairid juga menjelaskan, kondisi BTT sebelumnya sempat terpakai sekitar Rp 4 miliar. Dana tersebut digunakan ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak terhadap kebutuhan operasional pengangkutan sampah.
Karena ancaman karhutla kembali meningkat, pemko mengajukan perubahan APBD untuk mengisi kembali BTT sekaligus mengakomodasi kebutuhan penanganan karhutla. “Kalau lagi proses, tidak bisa mencairkan segala sesuatu. Harus kita selesaikan dulu anggaran perubahan,” jelasnya.
Fairid mengakui persoalan pembayaran tersebut memang masih menunggu proses penganggaran. Ia memastikan kebutuhan relawan telah dimasukkan dalam anggaran perubahan dan tinggal menunggu proses administrasi. “Di sini ada juga beberapa relawan yang hadir, kami pastikan itu semua sudah dianggarkan,” tegasnya.
Di tengah tuntutan tersebut, Fairid mengakui masih terdapat persoalan perlindungan terhadap seluruh relawan. Saat ini, sebagian relawan telah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum seluruhnya tercakup. “Kalau ditanyakan apakah semua sudah ter-cover? Belum. Akan kita usahakan semua seluruh relawan ter-cover BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Fairid mengatakan, perlindungan tersebut penting untuk memastikan relawan mendapat jaminan apabila mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas di lapangan.
Ia mencontohkan ada relawan yang sebelumnya mengalami insiden saat bertugas. Menurutnya, biaya penanganan relawan tersebut telah diganti pemerintah. Namun ia menegaskan pemko tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi tanpa ada kepastian perlindungan bagi seluruh relawan.
Aksi Geram berlangsung ketika kondisi karhutla di Palangka Raya masih menjadi persoalan serius. Fairid menyebut hari ini terdapat sejumlah titik kebakaran.
Kondisi tersebut diperparah arah angin yang membawa asap menuju kawasan perkotaan. Bahkan rapat bersama forkopimda dan BMKG tengah dilakukan untuk membahas kemungkinan perpanjangan status penanganan karhutla.
Fairid menyebut pemantauan titik api dilakukan melalui dashboard secara real time, termasuk memantau arah angin dan kondisi lainnya. “Masalah pemadaman terus kita lakukan. Sampai pagi, siang, sore, bahkan malam. Itu terus kita lakukan sampai berakhirnya karhutla,” tegasnya.
Ia memastikan pemko tidak hanya fokus pemadaman, tapi juga berupaya menangani dampak yang ditimbulkan karhutla. Termasuk terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Terkait tuntutan transparansi anggaran, Fairid menyatakan seluruh proses penganggaran dilakukan melalui mekanisme APBD yang telah ditetapkan.
Sementara mengenai bantuan pemerintah pusat berupa dana, Fairid mengakui Palangka Raya hingga kini belum menerima bantuan dana tersebut. Namun, menurutnya, bantuan berupa peralatan telah diterima, termasuk kendaraan operasional mendukung penanganan kebakaran.
Pemko, lanjutnya, tetap mengusulkan agar Palangka Raya mendapat dukungan dana dari pusat. “Kalau untuk dana, belum. Tetapi kami tetap mengusulkan lagi supaya Kota Palangka Raya mendapatkan juga dana tersebut,” pungkasnya. (ifa/ens)
Tuntutan Geram kepada Wali Kota:
- Segera realisasikan anggaran relawan karhutla
- Menjamin biaya pengobatan relawan mengalami kecelakaan kerja.
- Menuntut transparansi pengelolaan anggaran karhutla.
Tanggapan Wali Kota:
- Pemko tak menahan dana relawan karhutla
- Anggaran penanganan karhutla dari BTT
- Pengisian BTT mekanisme pergeseran dan perubahan APBD.
- Proses APBD perubahan sudah selesai
- Seluruh permintaan BPBD sudah dianggarkan
- Tinggal menunggu nomor register.
- Setelah administrasi selesai, anggaran termasuk untuk relawan dapat direalisasikan.
