PALANGKA RAYA – Komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026 menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Melalui juru bicaranya Rusdi Gozali, menegaskan pemerintah memungkinkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan yang berkembang.
Namun, lanjut Rusdi realokasi anggaran harus tetap melihat program mana yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat terutama terkait infrastruktur dasar. Program yang sekiranya kurang berdampak bisa jadi ditunda dulu dan diagendakan tahun berikutnya.
“Yang kami lihat bukan hanya angkanya bertambah atau berkurang. Yang paling penting, setelah anggaran itu digeser, kebutuhan masyarakat yang sifatnya dasar jangan sampai ikut terganggu,” katanya, Jumat (18/9).
Dalam APBD Perubahan 2026, total belanja daerah bertambah sekitar Rp89,036 miliar menjadi Rp5,541 triliun lebih. Pada saat yang sama, belanja operasi berkurang sekitar Rp275,033 miliar, sedangkan belanja modal meningkat Rp103,506 miliar menjadi Rp628,523 miliar lebih.
Menurut Rusdi, peningkatan belanja modal pada dasarnya dapat menjadi ruang untuk memperkuat pembangunan. Namun, ia mengingatkan tambahan anggaran tersebut harus diarahkan pada pekerjaan yang jelas, terukur dan memungkinkan diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran.
“Kalau ada tambahan di belanja modal, tentu kita berharap itu benar-benar masuk ke pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai anggarannya sudah ada, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal karena waktunya sudah terlalu pendek,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan pengurangan pada pos belanja tertentu tidak berdampak terhadap pelayanan dasar. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan fasilitas pelayanan publik, menurutnya, tetap harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas anggaran.
“Jangan sampai karena ada realokasi, justru anggaran untuk infrastruktur dasar yang sudah direncanakan menjadi terganggu. Ini yang perlu kita pastikan bersama, karena masyarakat langsung merasakan kalau infrastruktur itu tidak berjalan,” tegas Rusdi.
Selain itu, Rusdi menilai setiap perubahan anggaran harus disertai kesiapan dari sisi administrasi, teknis maupun penerima manfaat. Dengan waktu pelaksanaan APBD yang semakin terbatas, pemerintah perlu memastikan belanja yang ditambahkan tidak hanya tercatat dalam dokumen, tetapi benar-benar menghasilkan pekerjaan dan manfaat.
“Kita ingin perubahan APBD ini bukan sekadar mengubah angka. Harus ada hasil yang bisa dilihat masyarakat dan programnya memang bisa dilaksanakan sampai akhir tahun,” pungkasnya.(sep/*)
