PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Asdy Narang meminta pelibatan lebih dari 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan dengan perencanaan matang.
Prinsipnya Asdy menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi Kalteng tersebut. Namun, ia mengingatkan mayoritas ASN yang dilibatkan bukan petugas pemadam kebakaran yang sehari-hari bekerja di lapangan. Karena itu kesiapan teknis menjadi hal penting sebelum para ASN diterjunkan ke lokasi kebakaran.
“ASN ini kan ASN yang biasa berada di kantor, bukan yang memang secara spesifik tugasnya untuk memadamkan api. Kekurangannya, mereka tidak dibekali pelatihan dan tidak ada sosialisasi,” katanya, Selasa (1/9).
Menurutnya, pelibatan dalam jumlah besar tanpa pembekalan berpotensi menimbulkan persoalan ketika personel menghadapi kondisi kebakaran di lapangan. Ia menyarankan pengerahan dilakukan secara bertahap dengan memberikan pelatihan dasar terlebih dahulu.
“Tidak langsung 2.000. Tapi perlahan. Misalnya 100 orang dibekali pelatihan sederhana. Setelah selesai pelatihan satu sampai dua hari, baru diterjunkan ke lapangan,” ujar Asdy
Asdy menilai ASN yang baru mendapat pembekalan sebaiknya tidak langsung ditempatkan pada titik karhutla dengan tingkat risiko tinggi. Mereka dapat membantu relawan maupun petugas yang sudah berpengalaman, terutama dalam pekerjaan pendukung di lokasi yang kondisinya relatif terkendali.
Selain kemampuan teknis, faktor kesehatan juga menjadi perhatian DPRD Kalteng. Asdy meminta setiap ASN yang akan diterjunkan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi fisiknya mampu mengikuti aktivitas di lapangan.
“Pemeriksaan kesehatan itu penting. Setiap yang ikut harus diperiksa dulu. Jangan sampai ada yang memiliki riwayat penyakit jantung, asma, atau penyakit bawaan lainnya, kemudian tiba-tiba mengalami serangan saat di lapangan,” katanya.
DPRD Kalteng pada prinsipnya mendukung keterlibatan ASN dalam membantu penanganan karhutla. Namun, pemerintah diminta mengutamakan keselamatan personel, memberikan pembekalan yang cukup, serta menyesuaikan penempatan dengan kemampuan masing-masing sebelum pengerahan dilakukan secara lebih luas.(sep/*)
