PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Abdul Hafid memanfaatkan masa reses dengan turun langsung memantau pembangunan ruas Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu di Desa Terantang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Peninjauan ini, kata Abdul Hafid untuk memastikan program peningkatan infrastruktur yang dibiayai pemerintah provinsi benar-benar berjalan di lapangan sesuai dengan target dan rencana yang sudah ditentukan.
Abdul Hafid mengatakan, pemantauan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kalteng, terutama terhadap program pembangunan yang sebelumnya telah dibahas bersama mitra kerja.
“Beberapa waktu lalu dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas PUPR Kalteng sudah disampaikan tahun ini penanganan Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu mulai dilakukan secara bertahap, salah satunya melalui pembangunan box culvert. Sekarang kita ingin melihat langsung pekerjaan itu sudah berjalan atau belum,” katanya, Selasa (1/9).
Saat berada di lokasi, aktivitas pekerjaan terlihat berlangsung. Alat berat melakukan penggalian pada salah satu titik yang akan dibangun box culvert. Berdasarkan papan informasi proyek, paket Peningkatan Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu memiliki nilai kontrak sekitar Rp2,424 miliar, bersumber dari PAD Kalteng Tahun Anggaran 2026.
Hafid menilai pekerjaan awal tersebut perlu dikawal agar tidak berhenti pada pembangunan fasilitas penunjang jalan. Menurutnya, ruas tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat karena menjadi penghubung antarkawasan dan akses bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Pembangunan ini harus kita kawal secara berkelanjutan. Tahun ini dimulai dengan beberapa box culvert. Ke depan kita berharap peningkatan badan jalannya juga terus mendapatkan dukungan anggaran sampai akses masyarakat benar-benar semakin baik,” tegasnya.
Ia menyebut peningkatan akses jalan akan memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang lebih baik akan mempermudah pengangkutan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, sekaligus membantu menekan biaya transportasi.
“Kita mendorong pemerintah provinsi menjaga kesinambungan program agar pembangunan ruas tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,“ ungkap Hafid.
Peninjauan lapangan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan DPRD Kalteng terhadap pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah juga didorong memastikan pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis, selesai sesuai kontrak, serta dilanjutkan dengan peningkatan badan jalan pada tahapan berikutnya.(sep/*)
