DPRD Kalimantan Tengah

‎Anggaran Bencana Diminta Tetap Rp70 Miliar

49
×

‎Anggaran Bencana Diminta Tetap Rp70 Miliar

Sebarkan artikel ini
‎FOTO : Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering FOTO: ‎BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memastikan anggaran penanggulangan bencana tetap aman dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Hal ini penting menyusul meningkatnya karhutla di sejumlah wilayah yang mulai berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Apalagi dalam 2 hari belakangan muncul titik api baru di daerah Gohong Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.

‎Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026, Banggar DPRD Kalteng meminta anggaran penanggulangan bencana tidak mengalami penurunan dari pagu anggaran murni. “Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026, diminta agar sedapat mungkin besarannya tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, yaitu sebesar Rp70 miliar,” kata Freddy.

‎DPRD berharap dukungan anggaran tersebut dapat menjaga kesiapan pemerintah menghadapi karhutla maupun potensi bencana lainnya. Dengan demikian, keterbatasan pembiayaan maupun sarana tidak menjadi hambatan ketika penanganan di lapangan harus dilakukan secara cepat.

Fredy yang anggota Komisi I DPRD Kalteng, mengatakan kondisi karhutla saat ini membutuhkan penanganan serius dan terencana. “Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius, serta mitigasi bencana yang terencana, sistematis dan terpadu,” ujar Freddy Ering, Senin (24/8).

‎Menurutnya, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterimanya, terdapat 1.487 titik api di wilayah Kalimantan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 767 titik berada di Kalteng. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan terhadap kesiapan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun dukungan sarana penanganan di lapangan.

‎

‎Freddy menegaskan, penanggulangan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan langkah ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah daerah perlu memastikan dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta koordinasi lintas sektor tersedia sejak awal agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

‎

‎“Dukungan pemerintah pusat tentunya sangat diperlukan, baik sarana maupun biaya. Namun Provinsi Kalteng sebagai penyumbang karhutla terbesar harus serius mengantisipasi bencana ini,” tegasnya. (sep/*)

‎

‎

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *