PALANGKA RAYA – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang jumlahnhya cukup fantatis Rp216,072 miliar terus menjadi perbincangan parlemen. Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng pun meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memberikan penjelasan komprehensif terkait sisa anggaran tersebut.
Penjelasan secara terbuka ini dimaksudkan agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dapat berlangsung objektif dan akuntabel.
”Kami memohon penjelasan secara komprehensif mengenai terbentuknya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp216,072 miliar. Pemerintah Provinsi perlu memaparkan apakah SiLPA ini merupakan representasi dari efisiensi anggaran belanja atau justru bersumber dari program-program strategis yang belum terlaksana secara optimal,” kata Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng, Bryan Iskandar Jumat lalu.
Menurut Bryan, kejelasan penyebab SiLPA penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Anggaran yang tidak terserap secara maksimal berpotensi membuat sejumlah kegiatan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sesuai rencana, meski alokasi dana telah tersedia.
Ia menegaskan, Fraksi NasDem tidak semata-mata mempersoalkan besaran SiLPA, tetapi ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. “Yang kami harapkan adalah adanya transparansi sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengetahui secara jelas penyebab terbentuknya SiLPA tersebut. Dengan begitu evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran bisa dilakukan secara tepat,” kata Bryan.
Bryan menambahkan, penjelasan dari pemerintah nantinya akan menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama DPRD. Dari evaluasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas perencanaan anggaran pada tahun berikutnya sehingga program prioritas dapat direalisasikan sesuai target.
Fraksi NasDem pun mendorong Pemerintah Provinsi memanfaatkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 sebagai momentum memperkuat tata kelola keuangan daerah. Kejelasan penyebab SiLPA dinilai menjadi dasar penting untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah agar pembangunan di Kalteng semakin tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(sep/*)
