PANGKALAN BUN – Presiden RI, Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Perkembangan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026) sore. Perhatian khusus diberikan dalam penanganan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto melaporkan, kebakaran baru yang masih dalam proses pemadaman di kawasan TNTP memiliki luas sekitar 513,89 hektare. Ia mengakui, penanganan jalur udara belum bisa dilanjutkan lantaran terkendala jarak pandang.
“Penanganan masih melalui penguatan satuan tugas darat, sementara operasi udara terkendala rendahnya jarak pandang akibat asap tebal,” ujarnya.
Presiden menegaskan, kawasan Tanjung Puting harus dijaga secara serius sebagaimana pentingnya status Taman Nasional. Ia juga telah mendengarkan laporan Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin terkait kondisi terkini penanganan kebakaran di kawasan hijau tersebut.
Dituturkan, sejumlah tantangan yang dihadapi tim di lapangan diantaranya, mulai dari lokasi titik api yang jauh dan terpencar di wilayah rawa-rawa, sulitnya dijangkau kendaraan serta dipenuhi binatang buas, hingga kurangnya mesin pompa air kecil (alkon) untuk mendukung pemadaman. Ketika Pangdam menyampaikan kekurangan kebutuhan sekitar 50 pompa air, Presiden langsung inisiatif memutuskan pemberian dukungan dengan jumlah yang lebih besar.
“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” sebut Prabowo Subianto.
Selain pompa air, kebutuhan yang disebutkan lainnya adalah penyediaan sumber air yang diperoleh dari pengeboran pada kedalaman 10- 15 meter. Dengan perkiraan biaya pembuatan sumur bor mencapai Rp10 juta per titik, Presiden telah menentukan anggaran beserta jumlah titik pengerjaan.
“Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik,” katanya.
Mayjen TNI Zainul Arifin juga mengungkapkan jarak pandang di kawasan Tanjung Puting yang hanya mencapai 500 meter. Kondisi ini membuat operasi udara pihak swasta terhambat, di mana jarak pandang minimum penerbangan disyaratkan 5.000 meter.
Untuk itu, Pangdam mengusulkan perlunya pengerahan helikopter water bombing milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) atau Penerbangan TNI Angkatan Darat (Penerbad). Presiden pun menindaklanjuti usulan tersebut, lalu menginstruksikan konsolidasi antara TNI dan Polri dalam menyiapkan penanganan karhutla melalui operasi udara.
“Baik, kita konsolidasi ya, TNI dan Polri. Konsolidasi penerbang-penerbang untuk menyiapkan langkah teknis selanjutnya,” tuturnya.
Surat Terbuka Relawan: Desak Penanganan Skala Besar
Sementara itu, sebelumnya beredar viral video penyampaian surat terbuka oleh salah seorang relawan bernama Moncos, yang mewakili tim gabungan pemadaman karhutla dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) sekaligus Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar.
“Mohon segera bantuannya pemadaman di titik api yang masuk di zona inti kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kami sudah berjuang memadamkan. Luas lahan yang terbakar kurang lebih 54 ribu hektare dan akan terus meluas. Jadi di sini kami butuh pengerahan helikopter water bombing,” ucap Moncos.
Melalui postingan itu, para relawan mendesak pemerintah segera mengerahkan penanganan berskala besar, termasuk dukungan water bombing, serta menambah anggaran dan logistik. Sebab, kemampuan upaya yang semakin terbatas tidak lagi cukup efektif menghadapi situasi api yang kian bermunculan.
“Jangan biarkan hutan yang menjadi rumah bagi begitu banyak kehidupan habis terbakar sementara kita masih menunggu. Kami sudah berjuang selama berhari-hari. Kini, kami membutuhkan tindakan nyata sebelum semuanya terlambat,” tulis dalam postingannya.
