PALANGKA RAYA – Penyaluran bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) tahap kedua mulai disalurkan. Ratusan masyarakat kurang mampu memadati sejumlah kantor kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya dan kabupaten. Kalangan DPRD Kalteng prinsipnya mendukung program tersebut karena terkait bantuan kepada masyarakat.
“Kita tentu mendukung program ini karena tujuannya membantu masyarakat kurang mampu. Tetapi pelaksanaannya juga harus transparan dan benar-benar diawasi agar manfaatnya bisa dirasakan oleh warga yang memang membutuhkan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalteng Muhajirin.
Menurutnya program yang mulai bergulir sejak 5 Mei 2026 itu dinilai harus benar-benar dijalankan secara cermat agar bantuan yang disalurkan pemerintah tepat sasaran dan tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, validitas data penerima menjadi kunci utama keberhasilan program bantuan tersebut. Menurutnya, proses verifikasi dan validasi yang dilakukan pemerintah daerah harus benar-benar maksimal sebelum penyaluran diperluas ke kabupaten dan kota lainnya di Kalteng.
“Yang paling penting itu data penerimanya harus benar-benar valid. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya menerima malah tidak terdata, sementara yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan,” ujarnya, Senin(11/5).
Ia menjelaskan, langkah Pemerintah Provinsi Kalteng melakukan penyaluran secara bertahap sudah tepat karena memberikan ruang evaluasi terhadap kendala yang mungkin muncul di lapangan. Dengan adanya tahapan awal di Kota Palangka Raya, pemerintah dapat mengetahui persoalan teknis maupun administrasi sejak dini sehingga pelaksanaan program di daerah lain nantinya bisa berjalan lebih baik dan minim keluhan masyarakat.
Muhajirin juga meminta keterlibatan aparat di tingkat bawah seperti kelurahan, RT hingga tokoh masyarakat dalam proses pendataan penerima bantuan. Menurutnya, pihak yang berada paling dekat dengan masyarakat lebih memahami kondisi ekonomi warga sehingga dapat membantu memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang layak. “Kita berharap seluruh pihak ikut mengawasi dan membantu proses pendataan ini supaya bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap program KHBS dapat menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu. DPRD Kalteng pun memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya program agar penyaluran bantuan berlangsung tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalteng.(sep/*)
