PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Wengga Febri Dwi Tananda menyampaikan, bahwa pemerataan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh wilayah provinsi merupakan faktor penting dalam menciptakan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, terutama di daerah pelosok.
Ia menilai, ketimpangan distribusi nakes yang masih terjadi hingga kini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara layanan kesehatan di perkotaan dan daerah terpencil. Data dari Dinas Kesehatan Kalteng menunjukkan, lebih dari separuh rumah sakit umum daerah (RSUD) di provinsi ini belum memiliki dokter spesialis dasar secara lengkap, dan 116 dari 204 puskesmas (56,8 persen) juga belum memenuhi standar ketenagaan minimal, dengan sebagian besar berada di wilayah yang sulit diakses.
“Bukan hanya fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan, tetapi juga ketersediaan tenaga medis. Jangan sampai masyarakat di pedalaman merasa dianaktirikan,” ucapnya belum lama ini.
Ia mendorong pemerintah daerah, untuk membuat kebijakan strategis yang mampu menarik tenaga kesehatan agar bersedia bertugas di wilayah-wilayah sulit. Menurutnya, langkah itu harus didukung insentif yang memadai, termasuk jaminan keamanan dan fasilitas kerja yang layak. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 tentang tunjangan khusus bagi tenaga medis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
“Ini soal bagaimana kita menata sistem distribusi. Tenaga kesehatan ada, tetapi penempatannya yang belum merata. Pemerintah perlu memastikan setiap warga mendapat hak yang sama untuk sehat,” ujarnya.
Wengga menilai, pemerataan nakes merupakan tanggung jawab moral sekaligus mandat konstitusi dalam memberikan pelayanan publik yang setara. Ia berharap ada program konkret yang segera dijalankan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
“Kita ingin setiap jengkal tanah Kalteng memiliki akses kesehatan yang layak, tidak hanya di kota besar tapi juga sampai ke pelosok,” pungkasnya. (rdi)
