PALANGKA RAYA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan sorotan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi. Evaluasi dilakukan menyusul rendahnya kontribusi pendapatan dari sejumlah unit usaha milik daerah tersebut, di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun anggaran 2026 yang mengalami penurunan.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menyampaikan, bahwa pihaknya akan mendalami penyebab penurunan tajam pendapatan BUMD dalam pembahasan mendatang. Menurutnya, hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar rekomendasi legislatif kepada Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Hasil evaluasi itu akan jadi rekomendasi dari DPRD Kalteng, khususnya Komisi I kepada pemerintah provinsi untuk jadi catatan,” ucapnya, Kamis (22/1/2026).
Terkait rencana pemanggilan jajaran manajemen BUMD untuk klarifikasi dan diskusi lebih lanjut, Purdiono menjelaskan bahwa jadwal pastinya masih menunggu koordinasi lebih mendalam dengan unsur pimpinan DPRD. Meskipun sudah masuk dalam agenda kerja, kepastian waktu pertemuan masih bersifat dinamis.
“Hal itu masih dibicarakan, karena masih belum ada kepastian dari pimpinan. Kemarin kan sudah dijadwalkan tapi tidak tahu nanti secara ini kan,” jelasnya.
Purdiono menekankan, bahwa agenda evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap mitra kerja. Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan sejauh mana performa seluruh mitra yang berada di bawah koordinasi Komisi I, tidak hanya BUMD saja. (rdi/rdo)
