PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi menyampaikan, bahwa upaya pencegahan dan penanganan kejahatan di wilayah perkebunan di Kalteng memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Menurutnya, masalah ini tidak dapat ditangani secara sepihak dan membutuhkan penguatan sistem, pemahaman bersama, serta kolaborasi yang erat.
Junaidi menekankan, bahwa penguatan sistem dan mekanisme penanganan menjadi dasar penting dalam mengatasi permasalahan kejahatan di kawasan perkebunan.
“Tanpa dukungan yang kuat dari berbagai elemen, upaya yang dilakukan tidak memberikan hasil yang optimal dan tidak dapat mengatasi akar permasalahan,” ucapnya, Selasa (6/1/2026).
Selain penguatan sistem, ia juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman bersama terkait dampak kejahatan di sektor perkebunan. Baik pemerintah daerah, pihak usaha, maupun masyarakat perlu menyadari bahwa kejahatan di bidang ini tidak hanya merugikan produksi dan ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kolaborasi dari seluruh pihak adalah kunci utama dalam menangani masalah ini,” lugasnya.
Ia menjelaskan, bahwa setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi. Pemerintah dapat menyusun kebijakan yang jelas, kepolisian menjalankan tugas penegakan hukum dan pencegahan, pihak usaha berkontribusi pada pengamanan dan pembinaan lingkungan sekitar, sementara masyarakat perlu aktif dalam pemantauan dan pemberantasan kejahatan.
Junaidi berharap, dengan terjalinnya kerja sama yang erat dan pemahaman yang menyeluruh, masalah kejahatan di wilayah perkebunan Kalteng dapat dikendalikan secara efektif.
“Hal ini diharapkan tidak hanya melindungi sektor perkebunan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng secara keseluruhan,” pungkasnya. (rdi/rdo)
