PALANGKA RAYA – Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah, Helmi menyampaikan, dengan banyaknya perusahaan asing dan dalam negeri telah
menanamkan investasinya di bidang pertambangan, diperlukan peran pemerintah daerah dalam membentuk dan menetapkan kebijakan di bidang pertambangan ini, untuk menjaga keseimbangan antara kemanfaatan ekonomi, dengan kemanfaatan sosiologis bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Kami menyadari Komoditas Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memiliki peran strategis dalam pembangunan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perekonomian masyarakat,” ucapnya, Selasa (11/3/2025) kemarin.
Dia menambahkan, namun jika tidak diimbangi dengan tata kelola yg baik, hanya akan mendatangkan musibah seperti konflik sosial, kerusakan lingkungan, bahkan musibah alam yang besar dimasa yang akan datang.
“Raperda ini kami harapkan menjadi instrumen penting untuk mengatur pengelolaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) agar berdasarkan asas manfaat, keseimbangan, berpihak kepada kepentingan daerah, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan, untuk kesejahteraan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, agar melakukan harmonisasi Raperda ini dengan undang-undang dan peraturan pemerintah pusat terkait pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Mineral dan Batubara tahun 2025.
“Melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap implementasi Raperda ini untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan,” tandasnya. (rdi/rdo)
