PANGKALAN BUN – Di tengah kabut asap yang mengepung, tak menyurutkan aksi damai yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dari Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam). Perwakilan puluhan massa yang tergabung menyuarakan enam tuntutan di depan Taman Palagan Sambi, kawasan Bundaran Pancasila Pangkalan Bun, Kamis (15/10/2026).
“Kami ini tidak baik-baik saja di pinggiran desa. Kami suara kecil dari desa-desa, dari masyarakat biasa yang ekonominya saat ini mereka terganggu dengan adanya asap. Bagaimana anak-anak kita? Sekolah diliburkan. Harapan tuntutan kita tidak aneh-aneh, kita tidak menyudutkan pemerintah apapun,” ujar Kepala Desa Riam Durian, Yusuf.
Dia mengatakan, masyarakat desa telah mengerahkan segala upaya menghadapi kebakaran. Namun, kobaran api yang muncul semakin sulit dijangkau dan akses pemadaman darat terhambat. Keterbatasan para relawan ini tidak lagi cukup mengatasi situasi di lapangan.
“Kita tidak tembus untuk pemadaman ke dalam itu, yang kita perlukan sekarang water bombing. Bagaimanapun upayanya yang kita harapkan water bombing,” katanya.
Pihaknya juga mengapresiasi atas kehadiran Bapak Menteri Kehutanan yang datang ke Kobar. Ia menegaskan, aksi berlangsung tanpa anarkis dan hanya berkeluh kesah masyarakat kecil yang ingin didengar oleh Jakarta.
“Kita melihat statement-statement dari Jakarta kadang bikin lucu. Kami melihat itu. Dan hari ini kami datang menyuarakan pakai hati, tidak ada embel-embel lain. Kami ingin negara hadir. Harapannya, Karhutla benar-benar ditangani serius karena bagaimanapun kami adalah warga negara Republik Indonesia. Mohon dengarkan kepada Bapak Presiden,” ungkapnya.
Disinggung terkait bantuan helikopter water bombing yang terkendala jarak pandang, Yusuf meminta agar kiranya bisa mengerahkan kekuatan dari TNI.
“Mungkin dengan pesawat AU atau bagaimana, kita tidak tahu teknisnya. Yang kita harapkan kan dampaknya Pak, mau sampai kapan kebakaran ini. Itu saja Pak yang ingin kami sampaikan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lalang, Muhammad Alfansuri mendesak pemerintah pusat menindak tegas pelaku Karhutla, menggali pihak yang terbukti bersalah dan mencabut izin korporasi yang terbukti melanggar.
“Lahan-lahan yang terbakar ini minta tolonglah bagi penegak hukum agar sama-sama kita mengawasi. Kalau ada yang menanam sawit silakan ditindak tegas, yang memang ada modus dan sebagainya. Ya, harapan kita lahan hutan yang terbakar direboisasi kembali, bagaimanapun caranya dan melibatkan masyarakat setempat,” terangnya.
Ia menyebut, meskipun pemerintah daerah telah memberikan respon cepat dengan menyediakan rumah oksigen hingga ke pelosok desa, kini pihaknya turut sangat membutuhkan peran aktif dari pihak swasta berupa bantuan lain seperti air purifier, vitamin, termasuk pasokan air bersih akibat kekeringan.
Ia pun mendesak penanganan yang fokus dari pemerintah pusat karena dampak karhutla telah meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Memang betul tidak hanya kita di Kobar, bahkan di Kalimantan, di Sumatera dan lainnya ini kita sedang lumpuh. Artinya negara harus serius dan fokus menangani ini,” pungkasnya.
Adapun di antara enam poin utama yang disuarakan, mereka mendesak penetapan status darurat bencana nasional serta pengerahan armada water bombing ke titik kebakaran prioritas yang tak terjangkau jalur darat. Selain itu, mereka menuntut bantuan langsung yang cepat dan tepat sasaran bagi warga terdampak kabut asap, pengakuan serta perlindungan bagi relawan peduli api, penegakan hukum tegas hingga pencabutan izin korporasi pelanggar, serta program rehabilitasi ekosistem hutan yang terencana dan melibatkan masyarakat lokal.
