PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya minta kenaikan belanja modal dalam RAPBD 2027 diarahkan pada pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Pasalnya anggaran belanja modal direncanakan mencapai Rp 331,4 miliar atau meningkat 68,75 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Erland dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Kota Palangka Raya 2027, Senin (5/10/2026).
Secara keseluruhan, belanja daerah dalam RAPBD 2027 ditetapkan Rp 1,4 triliun atau meningkat 15,88 persen dibandingkan pagu murni 2026. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasional Rp 1,08 triliun, belanja modal Rp 331,4 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 6,7 miliar.
Fraksi NasDem menilai kenaikan belanja modal harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Karena itu, penentuan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta dampak program terhadap aktivitas ekonomi daerah.
“Kenaikan belanja modal tentu harus dapat terlihat dalam bentuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik,” demikian pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan melalui Erland.
NasDem meminta belanja modal diarahkan secara terukur pada sejumlah kebutuhan mendasar, di antaranya peningkatan kualitas jalan dan drainase, pengendalian banjir, perbaikan lingkungan permukiman, serta penerangan jalan.
Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Begitu pula penguatan sarana pengelolaan persampahan, fasilitas pelayanan publik, dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut NasDem, besarnya anggaran pembangunan harus diikuti penentuan prioritas yang jelas agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kegiatan tertentu, tetapi juga menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Selain belanja modal, fraksi tersebut turut menyoroti belanja operasional dalam RAPBD 2027 yang mencapai sekitar Rp1,08 triliun atau meningkat 5,70 persen dari pagu murni 2026.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah diminta memastikan belanja operasional tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. “Karena setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dijelaskan manfaatnya bagi masyarakat,” demikian penegasan Fraksi NasDem.
NasDem juga mengingatkan agar penyusunan anggaran berpedoman pada prinsip money follows program, yakni pengalokasian anggaran harus berorientasi pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan kenaikan anggaran belanja modal pada 2027, Fraksi NasDem berharap pemerintah mampu menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat Kota Palangka Raya. (ifa)
