PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng masih fokus membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada sektor pendapatan daerah. Pembahasan belanja pegawai, termasuk gaji, tunjangan, PPPK, non-ASN, dan guru, belum menjadi agenda utama karena kemampuan fiskal daerah masih dihitung secara menyeluruh.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mengatakan proses pembahasan masih berada pada tahap awal sehingga belum ada keputusan yang dapat disampaikan kepada publik. “Pembahasan masih berproses. Saat ini kami masih pada tahapan awal pembahasan KUA-PPAS, khususnya dari sisi pendapatan daerah. Jadi belum ada hal yang konkret yang bisa kami sampaikan,” ujarnya, Senin (3/8).
Menurutnya, pendapatan daerah menjadi fondasi utama sebelum DPRD dan pemerintah menyusun seluruh rencana belanja dalam APBD. Karena itu, Banggar lebih dahulu memastikan kemampuan keuangan daerah agar setiap program yang dirancang memiliki dukungan anggaran yang memadai dan tidak membebani kondisi fiskal.
Freddy menegaskan, kebutuhan belanja pegawai tetap menjadi perhatian DPRD Kalteng meski pembahasannya belum dimulai. “Kalau soal gaji, tunjangan, termasuk PPPK, non-ASN, dan guru, tentu itu menjadi prioritas dan perhatian kami. Namun pembahasannya belum sampai ke belanja pegawai. Saat ini fokus kami masih pada optimalisasi target pendapatan daerah karena semua itu bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ia menilai penguatan kapasitas fiskal perlu terus didorong agar Kalteng tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. “Kalau hanya mengandalkan dana transfer pusat, seperti TKD maupun DBH, cukup sulit karena besarannya tidak mudah diprediksi. Karena itu kami mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah,” tegas Freddy.
Banggar DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dijadwalkan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS dalam rapat berikutnya. Hasil pembahasan pendapatan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan kemampuan daerah membiayai seluruh belanja prioritas pada APBD 2027, termasuk belanja pegawai dan program pembangunan lainnya.(sep/*)
