PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang mengwacanakan penggabungan beberapa dinas dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin menyampaikan, bahwa pihaknya memaklumi langkah yang diusulkan tersebut.
“Pemerintah ingin melaksanakan sesuatu pemerintahan yang efisien, organisasinya ramping, dan tetap kaya fungsi, sehingga fungsi terhadap pelayanan bagi masyarakat tidak berkurang,” ucapnya, Senin (23/2/2026).
Muhajirin menambahkan, bahwa pertimbangan utama di balik wacana ini adalah keterbatasan anggaran yang ada.
“Saya memaklumi pemerintah melakukan penggabungan dinas, hal itu karena biaya anggaran yang sangat terbatas. Sehingga pemerintah menginginkan efisien, bukan hanya di Kalteng tetapi di daerah lain juga,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerintah untuk berpikir secara strategis seperti wiraswasta.
“Pemerintah harus berpikir seperti wiraswasta, misal kalau mengerjakan ini apa kelebihannya, dan kalau mengerjakan yang itu apa kekurangannya, sehingga pemerintah memiliki banyak pilihan,” ungkapnya.
Dalam hal dasar hukum, Muhajirin menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pasti memiliki landasan peraturan yang jelas.
“Kami pada prinsipnya apapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kita mendukung sepanjang hal itu memberikan dampak positif baik bagi efisiensi penggunaan anggaran, penggunaan SDM yang semakin menuntut keterampilan dan pengetahuan yang semakin luas, dan yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang,” pungkasnya. (rdi)
Penggabungan Dinas untuk Efisiensi Anggaran Dinilai Maklum
