PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah menyoroti, pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang dan perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah, yang dinilainya perlu diawasi lebih ketat. Dia mengakui bahwa banyak perusahaan telah memaparkan berbagai program CSR yang diklaim berjalan, namun verifikasi kebenarannya masih diperlukan.
“Sejumlah perusahaan, baik di sektor sawit maupun tambang telah melaporkan program CSR mulai dari dukungan sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan tenaga kerja lokal,” ucapnya, Senin (15/12/2025).
Namun, dia menegaskan bahwa DPRD saat ini belum memiliki wewenang, untuk melakukan pengecekan langsung terhadap implementasi program-program tersebut.
“Jadi DPRD tidak serta-merta bisa menyuruh mereka, karena ini perlu audit dan verifikasi juga. Namun demikian, kita juga perlu memberikan ruang investasi yang nyaman dan sehat,” jelasnya.
Selain itu, dia menekankan pentingnya mencegah terjadinya ketimpangan kesejahteraan, antara perusahaan yang berkembang pesat dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi operasi.
“Kita ingin CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat,” pungkasnya. (rdi/rdo)
