PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menyampaikan perhatian serius terkait pelaksanaan program cetak sawah di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
Dia menekankan pentingnya memastikan seluruh proses pelaksanaan program cetak sawah berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, dan target luasan yang telah ditetapkan.
“Program ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus berkontribusi pada pemenuhan target nasional,” katama, beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program di lapangan.
Komisi II memandang perlunya evaluasi menyeluruh terhadap progres fisik di lapangan dengan mengacu pada data dan fakta terkini, termasuk capaian realisasi yang masih jauh dari target.
Langkah ini diperlukan, untuk memastikan adanya koreksi dini atas kendala teknis maupun administratif, sehingga program dapat kembali berada pada jalur pencapaian sasaran.
“Setiap tindak lanjut harus dilakukan secara tepat waktu, terukur, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas, termasuk memastikan keberlanjutan fungsi lahan yang dicetak agar benar-benar produktif bagi petani,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Komisi II DPRD Kota Palangka Raya menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang tercetak, tetapi juga dari kebermanfaatan jangka panjangnya bagi masyarakat dan ketahanan pangan.
Oleh karena itu, koordinasi lintas pihak, penguatan mekanisme pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai ketentuan terhadap pelanggaran kontrak menjadi langkah penting, untuk menjamin tercapainya tujuan program secara optimal, efektif, dan berkelanjutan. (rdi/ens)
