Plasma Tak Dipenuhi, IUP Terancam Dicabut
KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memperketat pengawasan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit merealisasikan kebun plasma bagi masyarakat. Bagi perusahaan yang tak memenuhi komitmen sesuai batas waktu terancam sanksi hingga pencabutan izin usaha perkebunan (IUP).
Peringatan tegas tersebut disampaikan Bupati Gumas Jaya S Monong saat rapat audiensi bersama sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gumas, Jumat (6/11/2026). Rapat tersebut dihadiri Kapolres AKBP Arum Sari Puspita Dewi, Kepala Kejaksaan Negeri Gumas Nugroho Wisnu Pujoyono, Asisten II Baryen, serta sejumlah unsur terkait.
Jaya menegaskan, pemerintah daerah mengawal serius pemenuhan kewajiban perusahaan. Terutama terkait pemisahan hak guna usaha (HGU) dan penyediaan kebun plasma bagi masyarakat. “Kita mengingatkan agar proses pemenuhan kewajiban tidak dimanfaatkan oknum tertentu mencari keuntungan pribadi. Termasuk melalui praktik manipulasi data,” tegasnya.
Bupati menegaskan, akan mengevaluasi guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. “Apabila kewajiban pembangunan kebun plasma tak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, pemerintah akan meningkatkan sanksi hingga pencabutan IUP,” ungkapnya.
Melalui audiensi ini, bupati ingin memastikan kewajiban perusahaan perkebunan tidak berhenti sebatas komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penyediaan kebun plasma yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, hadir manajemen PT Bumi Agro Prima (BAP) yang menyatakan komitmen segera mengajukan permohonan pemisahan HGU atas nama Koperasi Produsen Kapakat Jaya Makmur dengan luas lahan 787,1 hektare.
Setelah pengajuan HGU, perusahaan berkomitmen menyesuaikan luas IUP kebun inti serta memfasilitasi pengajuan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) bagi kebun plasma sesuai ketentuan yang berlaku.
PT BAP juga menyatakan kesediaannya menyelesaikan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan koperasi tersebut yang difasilitasi pemerintah daerah dan dinas terkait.
Komitmen serupa disampaikan PT Prasetya Mitra Muda (PMM). Perusahaan itu akan memfasilitasi pemberdayaan plasma melalui dua koperasi dengan luas lahan 1.310,22 hektare.
Rinciannya, Koperasi Produsen Tabe Parawei Hapakat 749,56 hektare dan Koperasi Produsen Mitra Kapakat Manuhing 560,66 hektare. PT PMM juga berkomitmen memfasilitasi pengajuan permohonan HGU atas nama dua koperasi tersebut sesuai peraturan. (nya/ens)
