Dewan Dorong Bangga Kencana Jadi Program Prioritas
SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur memberi perhatian serius terkait keberlanjutan program pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk di daerah Kotim. Bahkan Komisi III DPRD Kotim mendorong agar program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau bangga kencana memiliki landasan regulasi yang kuat sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan maupun perubahan kebijakan pemerintah daerah.
Seperti yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto. Menurut Dadang, pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program tersebut harus mendapatkan dukungan secara konsisten, baik melalui kebijakan, penganggaran maupun keterlibatan lintas sektor.
Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut diwujudkan melalui program Bangga Kencana dan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang pelaksanaannya di Kotim berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Dadang menilai, edukasi secara masif dan berkelanjutan perlu dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan agar program tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi gerakan bersama.
Komisi III DPRD Kotim pun mengarahkan dukungan terhadap program tersebut agar diperkuat melalui pembentukan peraturan daerah (perda). Regulasi dinilai menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang.
Dadang tidak ingin perhatian pemerintah terhadap pembangunan keluarga hanya bergantung pada prioritas kepala daerah yang sedang menjabat. Dengan adanya regulasi, pelaksanaan program diharapkan tetap menjadi kewajiban pemerintah meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
“Kita tidak mau nanti berganti rezim, rezim saat ini peduli dengan perempuan dan anak, rezim selanjutnya mungkin kurang peduli. Tapi kalau diikat ke dalam sebuah regulasi maka itu tidak ada alasan, meskipun rezim berganti, aturan tetap harus dilaksanakan,” ujarnya.
Selain landasan hukum, kepastian dukungan anggaran juga menjadi perhatian. Menurut Dadang, regulasi harus diikuti dengan pengalokasian anggaran yang ideal agar berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia berharap penguatan bangga kencana dapat menjadi investasi sosial jangka panjang bagi Kotim. Sebab keluarga yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera sekaligus menyiapkan generasi penerus yang unggul. (pri)
