KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan perkebunan yang mengabaikan kewajibannya. PT Berkala Maju Bersama (BMB) Estate Manuhing dan Estate Kurun diminta segera merealisasikan komitmen pemisahan hak guna usaha (HGU) kebun inti untuk koperasi. Jika tidak dipenuhi, sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha perkebunan (IUP) menanti.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Gumas Jaya S Monong saat memimpin rapat bersama manajemen PT BMB Estate Manuhing dan Estate Kurun di Kantor Bupati Gumas, Jumat (30/10/2026).
Rapat yang turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tim Investasi Kabupaten Gumas itu merupakan tindak lanjut penghentian sementara aktivitas usaha dua estate tersebut oleh Pemkab Gumas.
Penghentian sementara berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan di bidang perkebunan, khususnya pemisahan HGU kebun inti untuk koperasi sesuai dengan luas izin usaha perkebunan.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT BMB Ruslan Herbet Aspar menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban plasma tersebut. Komitmen itu dituangkan dalam berita acara yang akan ditandatangani bersama dan disaksikan para pihak terkait.
Adapun PT BMB Estate Kurun akan mengajukan pemisahan HGU seluas 1.432,67 hektare atas nama Koperasi Dayak Hapakat. Sementara PT BMB Estate Manuhing akan mengajukan pemisahan HGU seluas 188,25 hektare atas nama Koperasi Sepan Eka Harapan Manasa. “Dengan demikian, total lahan yang akan diajukan untuk pemisahan HGU bagi kedua koperasi tersebut mencapai 1.620,92 hektare,” katanya.
Sementara Bupati Jaya S Monong menegaskan komitmen yang telah disepakati tidak boleh berhenti sebatas janji di atas kertas. Pemkab Gumas akan melakukan pengawasan memastikan perusahaan benar-benar melaksanakan kewajibannya.
Jaya mengingatkan, apabila PT BMB tidak merealisasikan kesepakatan tersebut, pemerintah daerah tidak segan meningkatkan sanksi hingga pencabutan izin usaha perkebunan.
Setelah penandatanganan berita acara, Pemkab Gumas akan menindaklanjuti melalui langkah pengawasan dan kebijakan lebih lanjut yang nantinya dituangkan dalam keputusan Bupati. “Kami masih menunggu itikad baik dari perusahaan yang lain,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Gumas menegaskan, setiap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya wajib menaati ketentuan dan memenuhi tanggung jawabnya, termasuk terhadap hak koperasi.
Ia juga berharap komitmen PT BMB segera direalisasikan sehingga tidak hanya menjadi kesepakatan administratif, tapi benar-benar memberikan kepastian atas pemenuhan hak koperasi. (nya/ens)
