KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas menegaskan komitmennya memperjuangkan hak masyarakat atas kebun plasma perkebunan kelapa sawit. Kali ini, PT Jaya Jadi Utama (JJU) diminta menindaklanjuti kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun plasma 20 persen dari setiap kebun inti.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi dan rapat tindak lanjut Pemkab Gumas bersama Tim Investasi Gumas dan manajemen PT JJU di Kantor Bupati Gumas, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang dipimpin Bupati Jaya S Monong didampingi Ketua DPRD Gumas Binartha, Kepala Kejaksaan Negeri Gumas Nugroho Wisnu Pujoyono serta Kapolres AKBP Arum Sari Puspita Dewi itu dihadiri jajaran terkait dan manajemen PT JJU.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Bupati Gumas Nomor 100.3.3.2/459/2026 tanggal 15 Oktober 2026 tentang penjatuhan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Jaya Jadi Utama di Gunung Mas.
Dalam pembahasan, salah satu poin penting yang disepakati adalah komitmen PT JJU memfasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar melalui skema plasma 20 persen dari setiap kebun inti.
Bupati Jaya S Monong menjelaskan, perusahaan juga berkomitmen segera mengajukan permohonan pemisahan hak guna usaha (HGU) atas nama koperasi dengan luasan 20 persen dari kebun inti yang dapat diusahakan, sesuai peraturan perundang-undangan. “PT Jaya Jadi Utama berkomitmen memfasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar (kebun plasma) 20 persen dari setiap kebun inti yang dapat diusahakan,” kata Jaya.
Perusahaan juga diwajibkan menindaklanjuti aspek administrasi dan perizinan. Setelah pengajuan pemisahan HGU kebun inti dan HGU koperasi, PT JJU berkomitmen menyesuaikan luas izin usaha perkebunan (IUP) kebun inti serta memfasilitasi pengajuan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) untuk kebun plasma.
PT JJU juga menyatakan sanggup menyelesaikan pembahasan perjanjian kerja sama dengan koperasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma bagi masyarakat.
Namun kesepakatan tersebut tidak sekadar menjadi komitmen di atas kertas. Pemkab Gumas menegaskan, adanya konsekuensi tegas apabila perusahaan tidak melaksanakan seluruh kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara rapat. “Apabila PT Jaya Jadi Utama tidak melaksanakan kesepakatan ini, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pencabutan izin usaha perkebunan,” tegas Jaya.
Dalam pembahasan tersebut, turut disampaikan, dari 7.000 hektare HGU yang telah ada, lebih dari 3.000 hektare telah dievaluasi. Sementara luasan yang diproyeksikan untuk pemenuhan kewajiban plasma 20 persen diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 hektare.
Berita acara rapat bernomor 500.8/555/DISTAN/BA/XI/2026 tersebut menjadi dasar tindak lanjut bagi para pihak dalam memastikan seluruh kesepakatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (nya/ens)
