PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta honor relawan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jangan sampai tertunda.
Junaidi mengatakan pihaknya telah membahas kesiapan penanganan karhutla bersama Badan Anggaran DPRD dan pemerintah provinsi, termasuk dengan BPBD Kalteng. Anggaran untuk penanganan Karhutla pun cukup besar mencapai Rp 100 Miliar lebih.
“Kalau yang menjadi tanggung jawab BPBD Provinsi itu secara umum tidak ada masalah. Kemudian untuk peralatan sudah hampir cukup semua,” katanya, Selasa (29/9).
Junaidi menjelaskan, kebutuhan operasional seperti konsumsi dan honor bagi personel yang berada di bawah tanggung jawab provinsi juga telah disiapkan tambahan anggarannya.
“Kalau di bawah provinsi kita sudah menekankan, jangan sampai honor itu terlambat, jangan sampai konsumsinya tidak dibantu,” tegasnya.
Junaidi mengaku belum mengetahui secara pasti persoalan pembayaran insentif relawan di tingkat kota dan kabupaten karena kewenangan penanganannya berbeda. Apalagi beredar informasi honor relawan belum dibayar.
Ia meminta Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD setempat segera memastikan informasi tersebut apabila memang benar terjadi.
“Jangan sampai di saat teman-teman kita berjuang mati-matian di lapangan, hak mereka tidak terpenuhi, apalagi sampai 3 bulan,” ujar Junaidi.
Junaidi berharap persoalan administrasi dan pembayaran tidak mengganggu semangat personel yang bekerja di lapangan. Menurutnya, relawan memiliki peran penting dalam menghadapi karhutla yang masih berlangsung.
“Kalau memang data ini benar, info ini benar, mudah-mudahan Pak Wali termasuk DPRD-nya bisa menyikapi ini dan jangan sampai teman-teman kita yang berjuang di lapangan honor atau hak mereka terabaikan atau tertunda seperti itu,” pungkasnya.(sep/*)
