PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya berencana inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan elpiji untuk memastikan distribusinya berjalan sesuai ketentuan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan menyusul kelangkaan elpiji yang dikeluhkan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery mengatakan pengelolaan distribusi dan pemasaran elpiji merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga. Sementara itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar harga jual serta penyaluran elpiji tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Kami akan memastikan apakah kelangkaan elpiji yang terjadi merupakan persoalan distribusi secara nasional atau justru ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” kata Khemal, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, DPRD berencana mengunjungi pangkalan-pangkalan elpiji di Kota Palangka Raya untuk meninjau sistem penyaluran, termasuk memastikan mekanisme distribusi berdasarkan domisili maupun identitas penerima telah diterapkan sesuai aturan.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta izin kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan peninjauan terhadap pangkalan-pangkalan yang menyalurkan elpiji tabung 3 kilogram dan 5 kilogram.
Menurut Khemal, pengawasan tersebut bertujuan memastikan elpiji bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menegaskan elpiji tabung 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga tidak semestinya dibeli oleh masyarakat yang tergolong mampu.
“Pemerintah pada dasarnya telah menghitung kebutuhan elpiji 3 kilogram di setiap daerah. Jika distribusinya tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan, seharusnya pasokan mencukupi. Kelangkaan biasanya terjadi karena adanya oknum yang mencari keuntungan melalui penyaluran yang tidak semestinya,” ujarnya.
Melalui rencana peninjauan tersebut, DPRD berharap dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab kelangkaan elpiji di Palangka Raya sekaligus memastikan distribusi gas bersubsidi berlangsung tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (ifa)
