PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Subandi menegaskan, anggaran untuk honor relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Subandi bahkan membantah anggapan yang menyebut anggaran untuk relawan karhutla tidak tersedia. “Kalau di luar mengatakan bahwa anggaran untuk relawan tidak ada, itu tidak benar. Kalau pemerintah kota dan DPRD sudah sepakat untuk menganggarkan, sebenarnya anggarannya sudah ada,” tegas Subandi, Selasa (6/10/2026).
Ia menjelaskan, DPRD bersama Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan dan menyepakati penataan anggaran pada 14 September 2026.
Dalam penataan tersebut, anggaran penanganan karhutla meningkat dari sekitar Rp 7,3 miliar menjadi lebih dari Rp 10 miliar. Terdapat tambahan sekitar Rp 2,6 miliar, yang di dalamnya termasuk alokasi untuk honor relawan.
Menurut Subandi, belum dibayarkannya honor relawan bukan karena tidak adanya anggaran. Persoalannya, anggaran tersebut masih menunggu proses administrasi setelah APBD Perubahan dievaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Setelah kami bersama Pemerintah Kota menandatangani kesepakatan, dokumen tersebut dikirim ke provinsi untuk dievaluasi. Sampai hari ini, hasil evaluasi dari provinsi belum dikembalikan,” jelasnya.
Subandi menekankan, proses administrasi tersebut harus dilalui agar penggunaan anggaran tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Setelah hasil evaluasi diterima, Pemko dan DPRD akan melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi. Selanjutnya, APBD Perubahan akan diparipurnakan sebelum anggaran dapat dilaksanakan. “Anggarannya boleh saja ada, tetapi kalau belum melalui proses administrasi yang benar, nanti bisa menimbulkan persoalan lagi,” ujarnya.
Karena itu, Subandi meminta proses evaluasi tersebut segera dituntaskan agar anggaran yang telah disepakati dapat digunakan dan pembayaran honor kepada relawan karhutla segera direalisasikan. “Kalau bisa, setelah proses evaluasi turun, segera disampaikan sehingga anggarannya bisa digunakan dan pembayaran kepada relawan dapat segera dilakukan,” pungkasnya. (ifa)
