PALANGKA RAYA – Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Strategis Nasional (STRANAS PK) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat perhatian berbagai pihak. Melalui kunjungan koordinasi yang membahas capaian dan kendala pelaksanaan STRANAS PK di daerah, upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan yang digelar di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin(8/6), tersebut dihadiri perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari menilai kehadiran KPK dalam agenda tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus pencegahan korupsi di daerah.
“Kalau itu memang program dari KPK, kita rasa tentu ini salah satu program untuk pencegahan dan pengawasan. Ini sangat perlu juga karena bagaimanapun anggaran yang ada harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya, Senin(9/6).
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan KPK tidak semata-mata berorientasi pada evaluasi, tetapi juga menjadi sarana membangun sinergi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,“ ucap Ansyari.
Anisyari mengatakan, salah satu tujuan utama STRANAS PK adalah memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif serta terhindar dari potensi penyimpangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus terus diperkuat.
“Ini bagian dari upaya bagaimana pemerintah daerah bisa lebih transparan, efektif, dan efisien dalam penganggaran. Ada dorongan juga dari KPK agar program pemerintah pusat dan daerah memiliki arah yang sama sehingga tujuan pembangunan bisa dicapai bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keselarasan program antartingkatan pemerintahan akan membuat pembangunan lebih terstruktur dan terencana. DPRD Kalteng pun berharap hasil koordinasi tersebut mampu menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan korupsi secara konsisten demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.(sep/*)
