PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan bahwa surat edaran (SE) yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat terkait pembatasan atau pengaturan bahan bakar minyak (BBM) saat ini belum diberlakukan dan telah ditangguhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas meningkatnya keresahan masyarakat yang memicu antrean di sejumlah SPBU di Palangka Raya.
Fairid memastikan, hingga malam hari tim gabungan Pemerintah Kota bersama aparat terkait telah turun langsung ke sejumlah titik SPBU untuk melakukan pengawasan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi BBM berjalan normal dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.
“Kami memastikan bahwa sampai malam ini tim gabungan pemerintah kota telah turun ke titik-titik SPBU untuk melakukan pengawasan,” ujar Fairid, Rabu (6/5/26).
Ia juga meminta masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena kuota BBM harian di Palangka Raya disebut tetap dalam kondisi normal. Menurutnya, kelangkaan yang terjadi diduga dipicu oleh adanya penyalahgunaan distribusi BBM di lapangan.
Pemerintah Kota menduga terdapat praktik penimbunan BBM hingga maraknya pelangsir dadakan yang memanfaatkan situasi. Karena itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait terus dilakukan guna memperketat pengawasan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak termakan informasi yang kurang jelas. Pemerintah Kota bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap distribusi BBM,” katanya.
Fairid juga mengajak warga untuk terus memantau informasi resmi melalui akun media sosial pemerintah daerah, termasuk akun Instagram @palangkaraya_semakinkeren serta akun dinas terkait agar tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
Pemerintah Kota Palangka Raya, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru kepada masyarakat secara terbuka dan akurat terkait kondisi distribusi BBM di daerah tersebut. (ifa/)
