PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dalam memberikan layanan kesehatan gratis melalui BPJS. Penerima manfaat BPJS keehatan hendaknya benar-benar diselsktif.
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan sekitar 650 ribu jiwa masyarakat kurang mampu telah tercakup dalam program jaminan kesehatan melalui skema pembiayaan iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Program ini cukup bagus dan bisa saja dilakukan. Namun penerima manfaat BPJS Kesehatan harus lebih selektif,” kata Ansyari, Senin (9/3) di gedng DPRD Kalteng.
Menurutnya secara prinsip tanggung jawab penyediaan jaminan kesehatan bagi keluarga kurang mampu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Dikuatirkan program ini akan tumpeng tindih dengan program Kesehatan gratis di Kabupaten atau Kota.
Ansyari menjelaskan, bahwa biasanya pemerintah kabupaten dan kota telah mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut dengan memperhatikan jumlah keluarga kurang mampu di wilayah masing-masing. Namun, ia menekankan pentingnya efisiensi melalui proses seleksi data yang cermat.
“Perlu dilakukan seleksi data terkait kelayakan keluarga penerima manfaat yang harus disubsidi. Sehingga jangan sampai yang berhak menerima tidak mendapatkan fasilitas, maupun sebaliknya,” katanya.
Oleh karena itu, Ansyari mengimbau, agar dilakukan pemantauan data secara terpusat, untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada yang berhak. (rdi)
Penerima Manfaat BPJS Kesehatan Harus Diseleksi
