PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Khemal Nasery menyoroti dugaan persoalan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Palangka Raya. Ia menegaskan bahwa hak anak atas makanan bergizi tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun.
Menurut Khemal, alokasi dana Rp 10 ribu per anak harus sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan makanan. Sementara biaya operasional seperti sewa tempat, listrik, dan gas disebut telah memiliki komponen anggaran tersendiri.
“Uang Rp 10 ribu itu hak anak untuk makan. Tidak boleh diganggu atau diambil lagi. Kalau memang merasa tidak cukup atau marginnya tipis, seharusnya tidak perlu mengambil proyek ini,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Khemal mengaku prihatin karena masih ditemukan menu yang dinilai kurang sehat. Seperti makanan olahan dan kemasan, roti putih, nugget, sosis, serta makanan yang digoreng berlebihan seperti kerupuk dan kacang goreng. Menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi anak.
Khemal juga mempertanyakan optimalisasi peran tenaga ahli dalam struktur SPPG, seperti ahli gizi dan akuntan. Ia menilai para profesional tersebut harus benar-benar diberdayakan untuk memastikan kualitas makanan dan transparansi anggaran.
“Kalau memang ada ahli gizi dalam struktur, maka harus difungsikan. Jangan hanya ada di atas kertas,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat provinsi agar lebih aktif melakukan pengawasan. Ia mengingatkan agar pelaksanaan di daerah tidak mencederai niat baik pemerintah pusat.
Dalam pernyataannya, Khemal turut menyinggung posisi Presiden yang menurutnya memiliki niat baik dalam menjalankan program tersebut. Namun, ia menilai pelaksanaan yang tidak sesuai di lapangan justru membuat Presiden menjadi sasaran kritik masyarakat.
“Kasihan Presiden. Niatnya baik, setiap hari menyampaikan program ini untuk kebaikan anak-anak. Tapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai, beliau yang diolok-olok masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian agar program benar-benar berjalan sesuai tujuan, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu.
Khemal juga mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk aktif mengawasi dengan mendokumentasikan dan mempublikasikan menu harian yang diberikan kepada siswa. Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bentuk transparansi sekaligus perlindungan bagi sekolah.
Ia menambahkan, keberhasilan program MBG sangat penting dalam mendukung visi Indonesia menuju generasi emas 2045. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memperbaiki kualitas pelaksanaan melalui kerja nyata, bukan sekadar narasi. “Perbaiki dengan karya dan kualitas. Ini untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (ifa/ens)
