PALANGKA RAYA – Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kalimantan (GMPP-Kalimantan) kini secara resmi berdiri setelah mendapatkan pengesahan oleh Kementrian Hukum Republik Indonesia (RI).
Pengesahan Lembaga GMPP-Kalimantan yang berkantor pusat di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) ini berdasarkan Surat Keputusan dengan Nomor AHU-0009279.AH.01.07.TAHUN 2025.
Ketua GMPP-Kalimantan Syahridi, menuturkan kehadirannya di Kalimantan bertujuan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mengawasi pembangunan infrastruktur di wilayah setempat.
“Aspek pengawasan yang kami laksanakan meliputi kontrol kualitas, biaya, waktu,
dan keselamatan kerja (K3) pada seluruh tahapan proyek (perencanaan hingga pasca konstruksi) untuk mencegah korupsi, keterlambatan, atau hasil bermutu rendah,” ujarnya, Minggu (27/12/2025) di Palangka Raya.
Dijelaskan Syahridi, aspek pengawasan yang dilakukan GMPP-Kalimantan bertujuan untuk menghindari keterlambatan proyek, memastikan anggaran sesuai dengan rencana, memastikan kualitas infrastruktur sesuai spesifikasi teknis agar tidak cepat rusak, dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja.
“Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan penegakan hukum dan pembangunan daerah berjalan dengan baik. Mencakup pengawasan partisipatif dimulai sebelum, ketika, hingga setelah kegiatan pembangunan berlangsung,” ungkap Syahridi.
Menurut Ketua GMPP-Kalimantan, indikasi adanya korupsi pekerjaan infrastruktur sangat berdampak signifikan pada kualitas pembangunan. Sudah banyak contoh kasus dimana terdapat pembangunan mangkrak dan pembangunan berkualitas rendah akibat korupsi.
Lalu, adapula pembangunan fiktif atau pembangunan yang memiliki anggaran dan pelaporannya, namun tak terlihat wujud hasilnya. Permainan korup pihak-pihak yang terlibat ini dinilai berdampak pada kesejahteraan dan keselamatan warga.
“Kami juga hadir untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional,” tegasnya.
GMPP-Kalimantan juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin turut berperan dalam pengawasan pembangunan. Bagi yang berminat bergabung, dapat menghubungi Ketua GMPP-Kalimantan, Syahridi di 0853-9220-3352 atau Sekretaris, Fachrur Rozi Rahman di 0821-9402-5334.
Informasi lebih lanjut juga dapat diakses melalui situs resmi GMPP-Kalimantan.id dan akun Facebook @gmpp.kalimantan. Masyarakat pun dipersilakan memberikan informasi berbagai indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara melalui kanal tersebut.
Partisipasi GMPP-Kalimantan ini diharapkan berdampak nyata bagi kemajuan pembangunan di tanah air khususnya di Pulau Kalimantan. (rdo)
