Gunung Mas

Pemkab Sepakat Utamakan Pelayanan Dasar Masyarakat

31
×

Pemkab Sepakat Utamakan Pelayanan Dasar Masyarakat

Sebarkan artikel ini
JAWABAN : Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia LP Umbing menyampaikan jawaban fraksi-fraksi di gedung DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026). FOTO : IST

KUALA KURUN – Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Di baliknya ada jalan yang harus dibangun, pelayanan masyarakat yang mesti diperkuat, pedagang kecil yang perlu dilindungi, hingga potensi limbah kayu yang bisa diubah menjadi sumber penghasilan. Sejumlah persoalan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Selasa (17/11/2026).


Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong diwakili Wakil Bupati (Wabup) Efrensia L.P. Umbing bersama jajaran DPRD melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda), dengan dua agenda utama yang tak kalah penting.


Agenda pertama, jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Kedua, jawaban Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas pandangan umum pemerintah daerah terhadap dua Raperda inisiatif legislatif.


Efrensia menegaskan, pemerintah daerah sepakat untuk mengutamakan pelayanan dasar masyarakat sekaligus membuka informasi mengenai realisasi pembangunan dan rencana prioritas ke depan.


“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas sepakat untuk tetap memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat dan memberikan informasi terkait dengan transparansi realisasi pembangunan infrastruktur. Baik jalan ataupun pembangunan lainnya yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026, dan juga yang akan menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” katanya.


Artinya, lanjut Wabup, pembangunan bukan hanya soal apa yang direncanakan dalam dokumen anggaran, tetapi juga apa yang sudah dikerjakan, bagaimana hasilnya, dan apa yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Masukan fraksi-fraksi DPRD, akan menjadi bahan pembahasan lanjutan RAPBD 2027. Termasuk menyangkut pemerataan pembangunan, pengelolaan belanja, serta dukungan terhadap program prioritas daerah.


“Rapat paripurna kali ini tak hanya bicara soal anggaran. Dua Raperda inisiatif DPRD ini juga membawa isu yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat, khusus pasar rakyat dan pemanfaatan limbah kayu,” ungkap Efrensia.


Pada Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, Bapemperda menyoroti pentingnya pasar yang bersih, aman, tertata, memiliki sanitasi memadai, serta menyediakan fasilitas yang layak bagi pedagang dan pembeli. Kemudian, keberadaan toko swalayan juga perlu diatur agar tidak asal berdiri. Lokasi, tata ruang, kepadatan penduduk, daya dukung wilayah, hingga keberadaan pasar rakyat harus menjadi pertimbangan.


Raperda kedua, menawarkan peluang yang tak kalah menarik. Limbah kayu yang selama ini berpotensi terbuang, didorong agar memiliki nilai ekonomi. Maka, Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Limbah Kayu, masyarakat, koperasi, UMKM, pengrajin hingga desa diharapkan dapat terlibat dalam pengolahan bahan sisa menjadi produk bernilai jual.


“Caranya tidak cukup hanya dengan memberikan imbauan. Dibutuhkan pelatihan, pendampingan, akses permodalan, teknologi, serta dukungan pemasaran agar masyarakat mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” ujar Efrensia. (nya/ndi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *