KUALA KURUN – Urusan kebun plasma bukan hanya janji manis di atas kertas. Bupati Gunung Mas Jaya S Monong memilih turun langsung ke lapangan memastikan kewajiban PT Bumi Agro Prima (BAP) terhadap masyarakat benar-benar nyata, bukan sekadar formalitas.
Saat turun ke kebun PT BAP, bupati didampingi forkopimda, Tim Investasi Kabupaten Gunung Mas serta pihak perusahaan. Saat itu bupati meninjau langsung kebun plasma, Jumat (13/11/2026). Tujuannya memastikan kebun plasma 20 persen dari kebun inti benar-benar tersedia sekaligus mengecek kejelasan pemisahan hak guna usaha (HGU).
Pembangunan kebun plasma dilakukan bersamaan kebun inti. Kondisi tersebut sempat memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan status lahan, apakah masuk kebun inti atau memang sudah diperuntukkan bagi masyarakat sebagai kebun plasma.
Bupati Jaya S Monong menegaskan, keberadaan kebun plasma harus dipastikan langsung di lapangan. Bukan hanya soal luas lahan, tapi juga kepastian pemisahan HGU agar hak masyarakat tidak abu-abu.
“Saya bersama unsur Forkopimda Kabupaten Gunung Mas, Tim Investasi, dan pihak perusahaan bertemu langsung di lapangan memastikan kebun plasma yang dibangun benar-benar ada. Hal terpenting yang kita upayakan adalah memastikan pemisahan HGU antara kebun inti dan kebun plasma. Untuk pemisahan HGU-nya sudah disepakati PT Bumi Agro Prima,” jelas Jaya.
Menurut bupati, kewajiban pembangunan plasma 20 persen dari luas kebun inti harus disertai kejelasan status dan pengelolaan. Sebab kebun plasma bukan sekadar pelengkap investasi, melainkan bagian dari hak masyarakat yang harus dipenuhi.
Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian kewajiban kebun plasma. Ia juga mengucapkan selamat kepada Koperasi Produsen Kapakat Jaya Makmur dan masyarakat penerima manfaat.
Bupati mengingatkan, pekerjaan tidak berhenti setelah kebun plasma tersedia. Pengelolaan koperasi juga harus berjalan baik. Jangan sampai kebun sudah ada, tapi manfaatnya tidak dirasakan seluruh anggota.
“Kita percayakan kepada pengurus koperasi melakukan yang terbaik bagi anggotanya. Kita mempercayakan pengawasan kepada pengawas koperasi. Namun jangan lupa, seluruh anggota juga harus ikut mengawasi dan memantau agar semuanya berjalan baik dan lancar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa kebun plasma harus benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pengurus koperasi dituntut bekerja transparan, sementara anggota tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu hasil.
Bupati Gumas bersama tim akan terus mengawal pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan agar investasi tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. (nya/ens)












