Gunung Mas

Bupati Gumas Dorong Penguatan PAD dan Kemandirian Fiskal

23
×

Bupati Gumas Dorong Penguatan PAD dan Kemandirian Fiskal

Sebarkan artikel ini
PIDATO : Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menyampaikan pidato pengantar pada rapat paripurna di Gedung DPRD Gumas, Senin (16/11/2026). SEPANYA/RADAR KALTENG

KUALA KURUN – Menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dituntut memperkuat kemandirian fiskal. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengendalian belanja, hingga peningkatan investasi menjadi sejumlah langkah penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Bupati Gumas Jaya S Monong saat Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Gumas, Senin (16/11/2026).

Dalam pidatonya, Jaya menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia pada 2027 masih dihadapkan berbagai tantangan. Mulai ketidakpastian dan risiko global, dinamika geopolitik, perang dagang, hingga fluktuasi harga komoditas dunia.

Menurut dia, situasi tersebut berpotensi memengaruhi perdagangan, investasi, penerimaan negara, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dampaknya perlu diwaspadai, terutama bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan terhadap pertambangan dan perkebunan.

“Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perdagangan, investasi, penerimaan negara, serta pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya daerah yang masih bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan,” kata Jaya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sumber daya alam maupun naik turunnya harga komoditas.

Karena itu, perlu penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan potensi unggulan daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jaya juga memaparkan, dalam kebijakan fiskal nasional 2027, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, serta belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2026 tercatat 5,47 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 5,04 persen.

“Capaian tersebut menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, untuk mencapai target tahun 2027, diperlukan kerja keras, konsistensi kebijakan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Jaya mengingatkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak serta-merta menjamin peningkatan alokasi anggaran bagi setiap daerah. Oleh sebab itu, Pemkab Gumas perlu menyiapkan langkah antisipatif melalui optimalisasi PAD, pengendalian belanja, dan peningkatan kemandirian fiskal. Upaya tersebut dinilai penting agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan secara berkesinambungan. (nya/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *