PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya telah merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebelum batas waktu yang ditetapkan Kementerian Keuangan, yakni 15 November.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Subandi dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 pada agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan APBD Palangka Raya 2027, termasuk penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, Rabu (11/11/2026).
Subandi menjelaskan, pada prinsipnya tahapan pembahasan APBD harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Namun terdapat surat terbaru dari Kementerian Keuangan yang menginstruksikan agar pembahasan APBD diselesaikan paling lambat tanggal 15.
“Alhamdulillah, kami DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengacu pada surat Kementerian Keuangan tersebut. Sebelum tanggal 15 sudah kita selesaikan,” ujar Subandi.
Ia menyampaikan, setelah tercapainya kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah menyampaikan hasil pembahasan APBD 2027 kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi.
Menurutnya, hasil evaluasi dari pemerintah provinsi nantinya akan kembali dibahas oleh DPRD bersama pemerintah kota, khususnya terkait saran dan masukan yang diberikan sebagai penyempurnaan rancangan APBD.
Subandi berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan sesuai jadwal sehingga APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027 sudah dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2027. “Kita berharap tanggal 1 Januari itu sudah siap, sehingga anggaran 2027 bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
Dengan rampungnya pembahasan sesuai tenggat waktu, DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat memastikan proses penetapan APBD 2027 berjalan tepat waktu serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (ifa)
