PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengakhiri status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Sabtu 7 November 2026. Meski demikian, pemerintah memastikan upaya pemadaman dan pemantauan titik api tidak dihentikan.
Mulai 8 November 2026, Kota Palangka Raya memasuki masa transisi pemulihan pascabencana. Perubahan status ini menjadi penanda bahwa penanganan karhutla mulai bergeser dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan pemulihan dampak bencana.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan, keputusan mengakhiri status tanggap darurat diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama forum koordinasi pimpinan daerah. “Hari ini kita melakukan rapat evaluasi status. Status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya berakhir pada 7 November,” kata Achmad Zaini saat menghadiri rapat evaluasi di Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (6/11/2026).
Menurut dia, seluruh unsur yang terlibat dalam rapat telah menyepakati bahwa status tanggap darurat tidak perlu diperpanjang. “Dari hasil evaluasi dan kesepakatan bersama, status tanggap darurat tidak kita perpanjang. Selanjutnya, kita masuk pada masa transisi pemulihan pascabencana,” demikian arah kebijakan yang disampaikan dalam evaluasi tersebut.
Memasuki masa transisi, Pemko Palangka Raya akan memfokuskan perhatian pada pengkajian kebutuhan pascabencana atau JITUPASNA. Kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi dampak karhutla sekaligus menentukan kebutuhan penanganan yang harus diprioritaskan.
Zaini menegaskan, BPBD harus segera menindaklanjuti tahapan tersebut agar proses pemulihan tidak berjalan tanpa perencanaan yang jelas. “Saya sudah meminta BPBD agar segera menyusun kajian kebutuhan pascabencana secara komprehensif. Kita perlu mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dan kebutuhan apa yang harus ditangani,” tegasnya.
Hasil JITUPASNA nantinya menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terhadap langkah pemulihan setelah bencana karhutla.
Namun, berakhirnya status tanggap darurat bukan berarti seluruh persoalan karhutla telah selesai. Zaini menegaskan bahwa pemerintah tetap menaruh perhatian terhadap titik api yang masih membutuhkan penanganan. “Walaupun status tanggap darurat sudah berakhir, pemadaman tetap berjalan. Kita tetap siaga dan melakukan pemantauan terhadap titik api yang masih memerlukan penanganan,” ujarnya.
Ia menekankan, langkah antisipasi tetap diperlukan agar titik api yang belum sepenuhnya tertangani tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Dengan berakhirnya status tanggap darurat menjadi awal dari pekerjaan lanjutan pemerintah daerah. Selain memastikan pemulihan pascabencana berjalan, pengawasan terhadap potensi karhutla juga harus tetap menjadi prioritas.
Tantangan berikutnya, memastikan masa transisi tidak sekadar menjadi pergantian status di atas kertas, tapi benar-benar menghasilkan pemulihan terencana dan pengendalian kebakaran berkelanjutan. Sebab berakhirnya status darurat tidak serta-merta menghapus ancaman karhutla di Palangka Raya. (ifa)
