Belanja Modal Palangka Raya Naik Rp 90 Miliar
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya meningkatkan alokasi belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sekitar Rp 90 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran tersebut untuk memperkuat pembangunan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur jalan dan drainase.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan RAPBD 2027 yang telah disepakati bersama DPRD mengalami peningkatan dibandingkan APBD murni 2026. “Yang pertama, pada malam hari ini kita sudah menyepakati bersama-sama DPRD Kota Palangka Raya, yaitu Rancangan APBD 2027. Secara struktur APBD ada peningkatan dari Rp 1,22 triliun lebih menjadi Rp 1,26 triliun lebih,” kata Fairid usai menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu malam (11/11/2026).
Secara keseluruhan, RAPBD 2027 disepakati Rp 1,264 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 37,8 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp 1,227 triliun.
Selain kenaikan total anggaran, perubahan juga terlihat pada komponen belanja modal. Alokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut meningkat dari sekitar Rp 190 miliar lebih pada 2026 menjadi Rp 280 miliar lebih dalam RAPBD 2027.
Fairid menjelaskan, peningkatan tersebut merupakan salah satu perubahan signifikan dalam struktur belanja daerah. “Untuk belanja modal, belanja sarana dan prasarana, atau belanja pembangunan, itu ada peningkatan juga. Dari APBD tahun 2026 sekitar Rp 190 miliar lebih menjadi Rp 280 miliar lebih,” jelasnya.
Peningkatan sekitar Rp 90 miliar itu menjadi dukungan anggaran bagi pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya. Jalan dan drainase termasuk sektor yang menjadi perhatian pemerintah kota dalam penguatan sarana dan prasarana perkotaan pada tahun mendatang.
Di tengah peningkatan belanja modal, Pemko Palangka Raya juga melakukan penyesuaian terhadap belanja barang dan jasa. Jika pada 2026 alokasinya mencapai Rp 400 miliar lebih, dalam RAPBD 2027 jumlah tersebut direncanakan menjadi Rp 380 miliar lebih.
Penyesuaian ini menjadi bagian dari perubahan komposisi belanja daerah untuk memberikan ruang lebih besar bagi pembiayaan pembangunan.
Fairid menegaskan, peningkatan alokasi belanja modal merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan daerah, khususnya penyediaan sarana dan prasarana.
Melalui peningkatan anggaran tersebut, pemerintah kota berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih terarah dan mendukung kebutuhan masyarakat. (ifa)
