DPRD Palangka Raya

Sekolah Harus Kejar Ketertinggalan Kurikulum Akibat Asap

49
×

Sekolah Harus Kejar Ketertinggalan Kurikulum Akibat Asap

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua I Komisi III DPRD Palangka Raya Dede Ardiansyah.

PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya minta sekolah dan Dinas Pendidikan segera mengambil langkah mengejar ketertinggalan materi pelajaran akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama beberapa bulan karena kabut asap.

Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Dede Ardiansyah mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius mengingat pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) semakin dekat.

“Sekolah harus memikirkan bagaimana cara memaksimalkan pembelajaran agar materi yang tertinggal bisa dikejar. Jangan sampai siswa menghadapi ujian, sementara masih banyak materi yang belum disampaikan,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, selama penerapan PJJ, pencapaian kurikulum di sejumlah sekolah berpotensi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Karena itu, diperlukan mekanisme pembelajaran yang tepat agar seluruh materi dapat diselesaikan.

“Misalnya, target pembelajaran seharusnya sudah sampai bab 10, tetapi siswa baru menyelesaikan bab 5. Artinya, masih ada materi yang harus dikejar sebelum pelaksanaan evaluasi akhir semester,” katanya.

Menurut Dede, upaya mengejar ketertinggalan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. Sekolah diharapkan tidak sekadar mempercepat penyampaian materi, tetapi juga memastikan peserta didik mampu menyerapnya dengan baik.

Selain persoalan kurikulum, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus tetap memperhatikan kondisi kualitas udara di wilayah setempat.

Meski hujan mulai turun hampir setiap hari, pemantauan kualitas udara tetap diperlukan untuk memastikan lingkungan sekolah aman bagi siswa maupun tenaga pendidik.

“Harapan kita bersama tentunya pembelajaran bisa kembali normal. Namun, kalau kondisi kembali memburuk atau kualitas udara tidak sehat, tentu kebijakan pembelajaran harus dipertimbangkan kembali,” ungkapnya.

Dede menegaskan, kesehatan peserta didik harus tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menentukan kebijakan kegiatan belajar mengajar, terutama apabila kabut asap kembali meningkat.

Ia juga menyebutkan bahwa penyesuaian jadwal UAS dapat menjadi salah satu pertimbangan apabila target kurikulum belum tercapai sesuai waktu yang direncanakan. “Kalau memang nantinya UAS harus diundur karena kurikulum belum selesai, tentu bisa dilakukan penyesuaian. Tetapi, penundaannya diharapkan tidak terlalu lama,” pungkasnya. (ifa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *