Gunung Mas

Pentingnya Hilirisasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

26
×

Pentingnya Hilirisasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Sebarkan artikel ini
FOTO BERSAMA : Staf Ahli Bupati Gunung Mas Salampak Haris bersama Sekretaris DPMPTSP Nopriandie foto bersama Kepala DPU Gumas Bambang Jaya di Aula Bappenda setempat, Kamis (6/11/2026) lalu. SEPANYA/RADAR KALTENG

Saat Pemkab Gumas Menyusun Arah Investasi 20 Tahun

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat mulai mematangkan arah kebijakan investasi jangka panjang melalui penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2045.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman strategis untuk mendorong investasi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Hal tersebut mengemuka dalam Penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik RUPM Kabupaten Gumas 2025–2045, Kamis (6/11/2026).

Staf Ahli Bupati Gumas Salampak Haris yang mewakili Sekretaris Daerah Richard FL mengatakan, laporan akhir yang dipaparkan merupakan hasil proses panjang, mulai pengumpulan data primer dan sekunder, penyusunan laporan pendahuluan, hingga analisis mendalam tim ahli.

Menurut dia, RUPM tak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan administratif, tapi harus mampu menjadi landasan kebijakan investasi yang terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan potensi daerah.

“Melalui forum ini, saya menekankan beberapa hal penting untuk kita cermati bersama, seperti integrasi kebijakan, fokus pada potensi lokal dan hilirisasi, keterlibatan semua sektor, serta optimalisasi dan percepatan pencapaian lima pilar program Tambun Bungai,” ujar Salampak.

Ia menegaskan, arah kebijakan RUPM 2025–2045 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas. Sinkronisasi tersebut penting agar pelaksanaan investasi tidak berbenturan dengan kebijakan maupun regulasi tata ruang yang berlaku.

Selain itu, kebijakan penanaman modal harus mampu memperkuat ekonomi kerakyatan. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tapi juga menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi produk lokal, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Salampak menyampaikan, arah investasi daerah juga harus mendukung percepatan pencapaian lima pilar pembangunan Tambun Bungai pada periode 2025–2030. Kelima pilar tersebut meliputi Tambun Bungai Maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Sementara Sekretaris DPMD Gumas Nopriandie menjelaskan, kegiatan itu untuk memfinalisasi rancangan naskah akademik dan draf kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gumas setelah melalui tahapan laporan pendahuluan dan pengumpulan data.

“Tujuannya untuk mendapatkan masukan, saran, koreksi, serta penajaman dari seluruh pemangku kepentingan demi penyempurnaan dokumen RUPM 2025–2045 sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah,” ungkapnya. (nya/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *