Halikinnor Minta Perangkat Daerah Percepat Pembangunan
SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan menjelang akhir tahun 2026. Pasalnya, hingga akhir triwulan III, realisasi belanja daerah baru 57,65 persen. Sedangkan realisasi pendapatan 71,08 persen.
Penegasan tersebut disampaikan Halikinnor saat memimpin Rapat Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi (Rakordalev) Kegiatan Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (26/10/2026).
Halikinnor mengatakan, Rakordalev menjadi momentum penting mengevaluasi capaian pembangunan, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah strategis guna mempercepat pelaksanaan program yang belum mencapai target. “Rakordalev ini bukan sekadar kegiatan rutin atau formalitas administratif. Kita harus melihat secara nyata bagaimana capaian pembangunan, apa kendalanya, dan langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya,” tegasnya.
Ia menyoroti realisasi belanja daerah yang masih di angka 57,65 persen. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh kepala perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada penghujung tahun anggaran.
Halikinnor minta OPD yang realisasi fisik maupun keuangannya masih di bawah target agar segera evaluasi dan mengambil langkah percepatan. Kendala teknis, khususnya pekerjaan fisik berskala besar, harus ditangani terukur agar tidak menghambat penyelesaian pembangunan.
“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah benar-benar mencermati capaian masing-masing. Kalau masih ada yang tertinggal, segera cari penyebabnya dan lakukan langkah konkret. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan penyerapan anggaran, Halikinnor menegaskan bahwa kualitas hasil pembangunan tidak boleh diabaikan. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Penyerapan anggaran harus sejalan dengan kualitas hasil pekerjaan. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan pelayanan publik,” katanya. (pri)
