Pemkab Kotim Data Warga Terdampak untuk Dapat Bantuan
SAMPIT – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak hanya menyebab kabut asap yang berdampak pada terganggunya sektor transportasi dan kesehatan. Tapi juga mengganggu sektor ekonomi. Bahkan dampak karhutla bisa merambat ke sumber kehidupan masyarakat.
Seperti yang terjadi di Gang Dahlia, Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sabtu (24/10/2026) lalu. Kebakaran itu tidak hanya mengancam lingkungan, juga menghanguskan kebun warga yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Bahkan Bupati Kotawaringin Timur H Halikinnor bersama Wakil Bupati Hj Irawati, serta forum koordinasi pimpinan daerah serta sejumlah pejabat meninjau langsung ke lokasi kebakaran.
Saat meninjau lokasi karhutla, Halikinnor menjelaskan, lahan yang terbakar merupakan kebun karet milik warga. Api yang merembet ke arah barat hingga membakar sejumlah kebun kelapa sawit di sekitarnya.
Menurut bupati, kondisi lahan yang didominasi tanah gambut membuat proses pemadaman semakin sulit. Api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tapi juga merambat di bawah permukaan tanah sehingga berpotensi memunculkan titik api baru. “Kendala utama yang kita hadapi saat ini adalah suplai air. Petugas sudah berupaya maksimal melakukan pemadaman, tetapi ketersediaan air di lokasi menjadi tantangan tersendiri,” ujar Halikinnor.
Upaya pemadaman terus dilakukan tim gabungan dengan memanfaatkan peralatan pemadam yang tersedia. Namun angin kencang dan karakteristik tanah gambut membuat api sulit dikendalikan.
Titik api yang terlihat telah padam di permukaan kembali menyala ketika tertiup angin. Kondisi ini mengharuskan petugas melakukan penyiraman berulang untuk memastikan bara api benar-benar terkendali.
Keterbatasan air pun menjadi persoalan penting karena proses pemadaman membutuhkan pasokan yang memadai dan berkelanjutan. Meski menghadapi berbagai kendala, tim gabungan tetap berupaya untuk mencegah api meluas ke area lainnya.
Pemkab Kotim akan mendata warga terdampak karhutla sebagai dasar penyaluran bantuan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. “Kita tidak hanya fokus pada pemadaman, tapi juga memperhatikan kondisi masyarakat terdampak. Kebun mereka terbakar dan itu merupakan sumber penghidupan. Karena itu, warga yang terdampak perlu kita data agar penanganan dan bantuan dapat disiapkan sesuai kebutuhan,” ucapnya. (pri)
