PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten dan kota untuk mengevaluasi kesiapan mitigasi bencana menjelang 2027.
Langkah ini menjadi perhatian penting, terutama untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir yang berpotensi terjadi akibat perubahan musim.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi mengatakan koordinasi dengan BPBD akan dilakukan seiring pembahasan APBD Murni 2027 yang dijadwalkan mulai November mendatang. DPRD akan memanfaatkan rapat dengar pendapat (RDP) maupun kunjungan kerja untuk mengetahui kesiapan masing-masing daerah menghadapi ancaman bencana.
“Kita sudah masuk pembahasan APBD Murni 2027. Nanti kita jadwal kunjungan kerja, atau mungkin di kantor kita laksanakan RDP. Kita akan mencoba berkoordinasi dengan BPBD di masing-masing kabupaten/kota,” katanya, Kamis (15/10).
Menurut Junaidi, evaluasi tersebut diperlukan agar DPRD Kalteng memperoleh gambaran nyata mengenai langkah antisipasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Kesiapan setiap wilayah perlu dilihat secara langsung, mengingat ancaman bencana dan kebutuhan penanganannya tidak selalu sama.
“Kita ingin melihat sejauh mana mitigasi mereka untuk penanganan karhutla, mungkin juga banjir di tahun 2027. Jadi kita ingin mendengar, ingin melihat, bagaimana kesiapan mitigasi masing-masing kabupaten dan kota lewat BPBD-nya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada satu jenis bencana. Perubahan musim perlu diantisipasi sejak dini karena kemarau panjang dapat diikuti peningkatan curah hujan yang berisiko memicu banjir. Karena itu, perencanaan penanganan bencana harus mempertimbangkan kondisi wilayah serta kemampuan daerah dalam menyediakan dukungan yang diperlukan.
“Nah, ini harus kita lakukan supaya kalau memang terjadi kemarau seperti 2026, kita sudah siap di 2027, kan seperti itu,” pungkas Junaidi.
DPRD Kalteng berharap hasil koordinasi dengan BPBD dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program dan anggaran tahun depan. Dengan persiapan yang lebih terukur, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat penanganan ketika bencana terjadi.(sep/*)
