PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah daerah agar pergeseran anggaran dalam Perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian administrasi, tetapi harus tepat sasaran dan menjawab menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekertaris Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyo Rini mengatakan pemerintah perlu lebih cermat menentukan prioritas belanja, terutama dengan mengurangi alokasi yang kurang berdampak langsung dan mengutamakan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Misalkan pengurangannya pada belanja yang bersifat administratif dan manfaatnya kurang. Lalu penambahan utamakan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya, Jumat (16/10).
Menurut Pipit, perubahan struktur anggaran harus disertai evaluasi terhadap program yang telah direncanakan. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar besarnya realisasi belanja, tetapi juga perlu memastikan setiap kegiatan memiliki sasaran, target keluaran, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Hal ini penting agar anggaran yang telah dialokasikan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan secara administratif. Program yang dibiayai dari uang publik harus menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal serta mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Terutama di Perubahan APBD 2026, itukan ada beberapa pergeseran. Jadi tetap harus jelas tujuannya apa. Tentu kita ingin semua itu memberi manfaat untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pelaksanaan program. Menurutnya, keterlibatan kedua pihak tidak boleh berhenti pada tahap pembahasan dan persetujuan anggaran, melainkan berlanjut hingga pelaksanaan dan evaluasi di lapangan.
“Pada prinsipnya DPRD akan mengawal, karena apa yang diagendakan dalam anggaran daerah itukan dari pembahasan bersama. Jadi harus kami pastikan juga pelaksanaannya tepat sasaran,” tegas Pipit.
Komisi I DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran. Dengan begitu, setiap perubahan alokasi belanja dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memastikan program prioritas berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalteng.(sep/*)
