PANGKALAN BUN – Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni tiba di Pangkalan Bun setelah viralnya video surat terbuka relawan pemadam kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Dalam kunjungannya, ia bersama rombongan terlebih dahulu menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Balai TNTP, Rabu (14/10/2026).
Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kobar, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Danrem 102/Panju Panjung, Dandim 1014/Pbn, Kapolres Kobar, perwakilan Lanud Iskandar, serta sejumlah kepala instansi terkait. Adapun pembahasan difokuskan pada pemetaan sebaran titik api, penentuan lokasi prioritas pemadaman, dan penguatan koordinasi lintas instansi.
Menhut pun menyampaikan keprihatinannya atas kebakaran yang melanda salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan dikenal sebagai habitat besar orangutan.
“Kita sedang merasa sedih sekali karena Taman Nasional Tanjung Puting yang menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan internasional, saat ini mengalami musibah kebakaran,” ujarnya kepada awak media seusai rapat.
Dari hasil rapat tersebut, Menhut mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi empat lokasi yang akan diprioritaskan dalam penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Identifikasi ini diperoleh dari hasil pemetaan menggunakan drone termal.
“Tadi sudah dipetakan memakai drone termal bahwa dari banyaknya titik api yang tersebar di Tanjung Puting, yang kita bisa identifikasi ada empat battle ground atau empat titik yang akan kita fokus area bertarung melawan api,” katanya.
Menhut menyebutkan di antara empat prioritas lokasi, kawasan Besalat masuk atensi utama karena berada sangat dekat dengan area pemberian pakan (feeding zone) orangutan. Di kawasan ini, pemerintah merencanakan pembangunan sumur bor, penambahan personel darat, hingga pembuatan sekat bakar.
“Terpantau ada bentang api yang melingkar sepanjang kurang lebih dua kilometer. Jadi, penanganannya kita sepakati dua langkah. Yang pertama, kita akan memperbanyak sumur bor, diperkirakan perlu 30 unit. Lalu, kita terjunkan tambahan sekitar 160 pasukan darat. Dan kita juga mengkaji opsi pembuatan sekat bakar, termasuk mempertimbangkan kondisi kedalaman gambut. Intinya, kita mencegah agar api tidak masuk ke zona inti kawasan,” jelasnya.
Lanjutnya kemudian di Teluk Pulai, Sungai Bulu Kecil, dan Sungai Bulu Besar akan dipersiapkan sejumlah personel yang ditempatkan di resor lokal beserta dukungan logistik dan peralatan selama masa penugasan.
“Pasukan darat masuk mungkin 30 orang, mereka menginap di resor, mengingat pastinya tidak memungkinkan personel keluar masuk kawasan setiap hari. Didukung logistik dan peralatan selama satu minggu penuh bertugas,” terang Menhut.
Adapun penanganan di Sungai Bawung dan Tanjung Rengas dilakukan secara paralel melalui kombinasi penyisiran oleh personel darat dan pemadaman dari udara. Menhut mengungkapkan, enam helikopter water bombing disiagakan di Kalimantan Tengah. Namun, operasi pemadaman udara masih menghadapi kendala jarak pandang akibat asap tebal yang berada di bawah batas minimum penerbangan.
Menanggapi desakan relawan agar bantuan pemadaman melalui jalur udara segera dikerahkan, Menhut menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah alternatif untuk memindahkan basis operasi helikopter ke Bandara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Di mana bandaranya dilaporkan memiliki kondisi jarak pandang yang lebih memungkinkan dalam mendukung operasi udara.
“Tadi malam saya kontak bersama Pak Bupati Seruyan dan Kepala Bandara, ternyata bisa, visibility bagus. Nanti akan dicoba geser Helikopter water bombing dari Kalimantan Selatan, paling tidak pinjam satu dulu. Selanjutnya dari daerah-daerah lain, misal Riau yang juga bisa dialihkan jika kondisi kebakarannya mulai membaik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, operasi udara melalui Bandara Kuala Pembuang berpotensi dilakukan dari arah laut dengan memanfaatkan hembusan angin tenggara. Di samping itu, operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan pesawat penyemaian awan dari Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, dijadwalkan berlangsung pada 15–16 Oktober 2026.
Pemerintah juga mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat di desa-desa sekitar Taman Nasional Tanjung Puting melalui pembentukan kelompok baru Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibekali peralatan pemadaman. Menurut Menhut, penanganan karhutla membutuhkan strategi terpadu, kerja sama lintas pihak, dan konsistensi operasi, demi melindungi keselamatan masyarakat, menjaga habitat satwa liar, serta mencegah kebakaran meluas ke zona inti kawasan konservasi.
“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, BNPB tidak patah semangat. Tidak cuci tangan, tidak lepas tangan. Segala upaya yang memang memungkinkan untuk kita lakukan, akan kita lakukan,” tandas Menhut.
Meski berbagai langkah telah disiapkan, perkembangan operasi di empat titik prioritas menjadi penentu. Kemampuan mengatasi kendala jarak pandang, merealisasikan pemindahan basis helikopter, dan mengendalikan penyebaran api merupakan hal krusial yang akan memastikan strategi penanganan berjalan efektif.
(fit)
