PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyoroti rendahnya realisasi belanja modal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hingga 31 Juli 2026, sejumlah pos belanja modal masih mencatat serapan di bawah 31 persen.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Palangka Raya Rana Mutia Oktari menyampaikan hal tersebut dalam pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026. “Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Juli 2026 baru mencapai Rp 581,3 miliar lebih atau 48,55 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 496,5 miliar lebih atau 40,46 persen dari plafon yang ditetapkan, katanya, Selasa (1/9/2026).
Fraksi NasDem menilai capaian tersebut menunjukkan masih cukup besarnya ruang mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran. “Perhatian khusus diberikan terhadap realisasi belanja modal. Hingga akhir Juli 2026, belanja modal peralatan dan mesin baru terealisasi 18,95 persen, belanja modal gedung dan bangunan 24,33 persen, sedangkan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mencapai 30,64 persen,” ungkapnya.
Rana minta Pemerintah Kota Palangka Raya menjelaskan penyebab rendahnya serapan tersebut. Termasuk kemungkinan adanya kendala perencanaan, proses pengadaan, kesiapan dokumen maupun kemampuan pelaksana kegiatan.
Menurut dia, evaluasi diperlukan agar percepatan anggaran tidak sekadar mengejar persentase penyerapan, tapi tetap memastikan kualitas pekerjaan dan manfaat program bagi masyarakat. “Percepatan penyerapan anggaran jangan hanya untuk mengejar angka, tapi harus berorientasi pada output, outcome, kualitas pekerjaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain belanja modal, Fraksi NasDem turut menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan APBD 2026. PAD ditargetkan mencapai Rp 375,7 miliar lebih, meningkat 4,53 persen dibandingkan pagu murni sebesar Rp 359,4 miliar lebih.
Fraksi NasDem juga mengingatkan penggunaan SiLPA 2025 sebesar Rp 60,4 miliar lebih agar dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, kesiapan pelaksanaan dan dampak langsung terhadap masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkas Rana. (ifa)
